Kejaksaan kembali terguncang. Rekaman percakapan jaksa Ratmadi Saptondo menjadi penyebabnya. Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Provinsi Gorontalo, itu lantas dicopot dari jabatannya per 15 Oktober 2008.
Kejaksaan Agung hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita terkait dengan kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merugikan keuangan negara Rp 400 miliar. "Tapi saya belum mengetahui dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, di kantornya kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap terpidana kasus pengadaan alat identifikasi sidik jari otomatis atau automatic fingerprints identification system (AFIS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Zulkarnain Yunus.
Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Rabu (5/11), datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membicarakan rencana perlindungan bagi saksi dan pelapor kasus korupsi. Hal itu diharapkan dapat semakin mengintensifkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hamka Yandhu Bantah Berikan Dana Rp 25 Juta
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Condro, mengaku pernah menerima cek perjalanan sebesar Rp 25 juta dari Hamka Yandhu. Cek itu sebagai tanda ungkapan ”selamat datang”.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, banyaknya kasus korupsi di DPR disebabkan kekuasaan DPR yang terlalu besar (parliament heavy). Karena itu, Kalla meminta kekuasaan legislatif pada masa depan dikurangi agar fungsi check and balances legislatif dan eksekutif lebih seimbang.
Di SMA 5 Surabaya, jaksa agung akan meresmikan Kantin Kejujuran dalam pekan pertama November 2008. Mungkin, atas berita itu, sebagian di antara kita refleks menyikapi: Seorang jaksa agung masih sempat mengurusi peresmian sebuah kantin dan di Surabaya lagi? Tak adakah pekerjaan lain yang lebih urgen?
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu (15/10/08) di gedung MPR/DPR, pemerintah menyatakan telah konsisten terhadap 20 persen anggaran dana pendidikan. Dengan kata lain pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi atas anggaran dana pendidikan.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan seorang tersangka perkara korupsi di Departemen Pendidikan Nasional. Faisal Madani, Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Informal dan Nonformal Depdiknas, dimasukkan ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/11).
Empat mantan pejabat Bank Indonesia dan dua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Selasa (4/11), hadir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, diperiksa sebagai saksi kasus korupsi aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan BI. Uang itu diduga, antara lain, mengalir ke DPR.
