Persoalan calon legislatif masih kisruh. Kendati sudah menjadi DCT (daftar calon tetap), masih ada yang bermasalah. Ada yang masih menjabat direksi BUMN lolos menjadi caleg kendati tidak menyertakan surat pengunduran diri dari pengelola perusahaan negara itu.
Proyek renovasi bernilai Rp 33 miliar untuk membenahi gedung DPR mulai mendapat tantangan dari kalangan internal. Tidak semua fraksi setuju dengan proyek yang sudah direstui Ketua DPR Agung Laksono itu.
Kasus Korupsi Fee Akses Depkum HAM
Kessy Sukaesih, mantan istri mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, harus ikut repot karena kebijakan mantan suaminya itu. Kemarin (17/11), dia harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM yang merugikan negara hingga Rp 400 miliar.
Tersangka Korupsi Rp 9 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membidik penyelewengan keuangan negara yang terjadi di badan usaha milik negara (BUMN). Setelah menyidik PT Rajawali Nusantara Indonesia (impor gula putih), lembaga antikorupsi itu juga meminta pertanggungjawaban para pejabat di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Mantan General Manager PT PGN Wilayah Jatim Triyono telah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Bupati Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, Armen Desky, sebagai tersangka kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006.
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra siap untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum Depkeh dan HAM. Yusril akan memenuhi panggilan pada Selasa (18/11) besok.
Dalam A Framework Of Criminal Justice, M King menyatakan, penegakan hukum dari sisi penegak hukum cenderung diskriminatif.
Publik penggiat antikorupsi dibuat kaget saat Kejaksaan Agung menangkap Prof Romli Atmasasmita, seorang pakar hukum pidana dan aktivis antikorupsi.
Biaya Akses Sisminbakum Dianggap Bukan Uang Negara
Yusril Ihza Mahendra angkat bicara tentang dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM yang disidik Kejaksaan Agung. Mantan menteri kehakiman dan HAM itu menyebutkan, biaya akses yang dikenakan dalam Sisminbakum tidak termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Hak tagih utang PT Timor itu tetap milik Vista Bella," ujar Taufik.
Direktur Utama PT Vista Bella Pratama Taufik Surya Darma mengaku telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pemeriksaan Jumat lalu itu, Taufik dimintai keterangan mengenai penjualan hak tagih utang PT Timor Putra Nasional dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Vista Bella.
