Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara tersangka Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti Hontjo Kurniawan dan pegawai Departemen Perhubungan, Darmawati H. Dareho, ke penuntutan. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, setelah pelimpahan berkas tahap dua itu, KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaan dan menyerahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Ahli keuangan negara dari Universitas Indonesia, Arifin P. Suryaatmaja, mengungkapkan, pejabat BI tidak sepatutnya merangkap jabatan dalam Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. ”Bisa menimbulkan conflict of interests,” ujar Arifin saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Arifin dihadirkan sebagai ahli oleh tim kuasa hukum empat mantan pejabat BI, yakni Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, dalam kasus aliran dana BI.
Presiden perlu mengeluarkan perpu.
Koalisi Pemantau Peradilan menilai jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya kamuflase Dewan Perwakilan Rakyat dalam memenuhi permintaan masyarakat. Sebab, menurut koalisi yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat itu, hingga saat ini pembahasan rancangan pembentukan pengadilan khusus antikorupsi itu tidak termasuk prioritas legislasi pada masa sidang keempat DPR tahun 2008/2009.
Badan Pengawas Pemilihan Umum akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Dewan Kehormatan apabila tak terbuka mengenai laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. "Komisi Pemilihan tak transparan dan akuntabel," kata anggota Badan Pengawas, Bambang Eka Cahya Widodo, di kantornya di Jakarta kemarin.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan kelebihan biaya penerbangan haji di Departemen Agama (Depag) tahun 2009 sebesar Rp 1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada jemaah.
Bank Mandiri dan Menteri Keuangan melalui jaksa pengacara negara melawan penetapan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Penetapan eksekusi itu berkaitan dengan rekening deposito dan giro di Bank Mandiri sejumlah Rp 1,2 triliun dan 3.821 dollar AS, yang diputuskan MA sebagai milik PT Timor Putra Nasional.
Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Komisi Pemilihan Umum segera membuka akses informasi terkait dengan laporan dana kampanye pemilu untuk menunjang kinerja pengawasan.
Dewan Perwakilan Rakyat diragukan dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum masa tugas mereka berakhir pada Oktober mendatang.
Modusnya adalah memotong dan membagikan duit bantuan sosial.
Kepolisian Daerah Jawa Barat akhirnya menahan Enjang Rusdiat, Bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut. Pejabat Kabupaten Garut itu masuk tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam lalu sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmara) 2007 sekitar Rp 15 miliar.
Sengketa PT Timor Putra Nasional dengan Bank Mandiri dan Menteri Keuangan terus berlanjut. Pemerintah menolak penetapan eksekusi atas uang milik Tommy Soeharto di PT Timor senilai Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah.
