RAPAT kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata dan Jaksa Agung, Hendarman Supandji berakhir tanpa kemajuan berarti. Padahal rapat tersebut mengagendakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi di DPR sebagai sandingan dari draf yang diusulkan pemerintah.
Megawati menanyakan detail proyek sebelum meresmikannya.
PELAKSANAAN Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) telah disetujui kabinet. Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri juga menyetujuinya.
“Mungkin hari ini sudah ada di Singapura.”
Jaksa Agung Hendarman Supandji berjanji akan terus memburu Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. "Keberadaannya dicari terus," katanya di sela rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di gedung MPR/DPR kemarin.
“Mungkin hari ini sudah ada di Singapura.”
Jaksa Agung Hendarman Supandji berjanji akan terus memburu Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. "Keberadaannya dicari terus," katanya di sela rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di gedung MPR/DPR kemarin.
Kejaksaan Agung mengancam menuntut PT Bank Permata Tbk jika tidak mau menyerahkan dana cessie (pengalihan hak tagih) Bank Bali senilai Rp 546,46 miliar kepada negara. "Dalam undang-undang korupsi, barang siapa yang menghalangi eksekusi bisa dipidanakan," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, kepada Tempo kemarin.
KPK pelajari putusan kasus BI.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempelajari putusan terhadap Aulia Pohan dan kawan-kawan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Kami pelajari terlebih dahulu, semuanya," ujar pelaksana harian Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, kemarin malam.
Biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum tidak pernah dibicarakan dengan DPR. Padahal, biaya akses itu merupakan hasil perjanjian perdata antara PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman yang dibebankan kepada masyarakat.
Gagalnya kejaksaan mengeksekusi Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dianggap lumrah. Jaksa Agung Hendarman Supandji harus mencurigai sistem yang tidak benar di kejaksaan guna mengevaluasi dan mengubahnya.
Meski empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara aliran dana dari Bank Indonesia, pengusutan kasus ini harus terus dilanjutkan karena belum selesai.
Sidang kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM kembali menghadirkan mantan petinggi departemen. Setelah Marsilam Simanjuntak, kemarin (17/6) jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra.
