Kalangan DPR menilai, pemerintah tidak transparan saat mengajukan persetujuan pengadaan pesawat kepresidenan. Pemerintah belum mengajukan harga total pesawat, tetapi sudah meminta persetujuan pembayaran uang muka tanda jadi pembelian pesawat Rp 200 miliar. Anggaran direncanakan diambil dari Anggaran 999.06 atau Pos Belanja Lain-lain di APBN 2010.
Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, Selasa (26/1), mengkritik program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang jatuh pada 28 Januari 2010. Mereka mengkritik program 100 hari dari berbagai bidang. Kritik itu juga disiapkan sejumlah elemen dengan berunjuk rasa pada 28 Januari 2010.
Kejaksaan Agung Terus Melacak Aset Bank Century
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ia sudah menyerahkan semua dokumen Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century.
Penyelesaian kasus penyelamatan Bank Century melalui mekanisme politik menimbulkan polarisasi gerakan di masyarakat, setidaknya di kalangan aktivis antikorupsi, demokrasi, dan HAM yang saya kenal. Sebagian pihak melihat Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century sebagai realitas politik meskipun bukan tanpa reservasi. Jejak rekam sejumlah Pansus serupa pada masa lalu akhirnya tak jelas juntrungannya, malah ditengarai diselesaikan lewat pintu belakang.
Membaca berita utama Kompas, Senin (25/01), tentang buruknya tata kelola bisnis pertambangan di Kalimantan, bukanlah hal yang sangat mengejutkan. Setelah kayu, bahan tambang dan mineral— khususnya batu bara— adalah bisnis yang menggiurkan dan mengundang minat banyak pihak.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas, SCTV, dan Radio Elshinta, Minggu (24/1) malam, menyampaikan agar langkah pemerintah dan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan ke Bank Century tidak dikriminalisasi.
Dari 97 dokumen yang dibutuhkan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, baru 27 dokumen atau sekitar 30 persen yang diterima. Dokumen yang belum diberikan umumnya berasal dari Bank Indonesia.
Dua Menteri dan Dua Mantan Menteri Laporkan Harta ke KPK
Dua menteri dan dua mantan menteri melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (26/1). Mereka adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, Menpera Suharso Monoarfa, mantan Menko Polhukam Widodo Adi Sutjipto, dan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud M.D. yakin pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini bersih dari keterkaitan praktik makelar kasus. Meski demikian, Mahfud tidak menampik kabar adanya pejabat level deputi ke bawah di lembaga antikorupsi itu yang ditengarai bermain kasus yang ditangani KPK.
Hasil Analisis Sementara Pansus
Rangkaian penyelidikan Pansus Hak Angket Bank Century mulai memasuki proses rekapitulasi data. Hasilnya, Bank Indonesia (BI) menjadi institusi yang paling banyak bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.
