Temuan PPATK soal Dana Bailout Bank Century
Laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membeber transaksi mencurigakan terkait pencairan dana talangan (bailout) Bank Century. Berdasar hasil investigasi PPATK, puluhan miliar rupiah dana bailout diduga mengalir ke rekening salah seorang anggota DPR.
TIDAK seberapa lama berselang dari kontroversi pembelian mobil dinas pejabat yang menghabiskan dana sangat besar, tahun ini, pemerintah kembali akan membuat peraturan presiden (perpres) tentang kenaikan gaji pejabat tinggi negara (JP, 2/2/2010).
DALAM kurun waktu 2009 dan awal 2010, pemerintah berturut-turut menggagas program yang sangat tidak populis. Mulai pembelian mobil dinas mewah bagi para pejabat negara, rencana pembelian pesawat kepresidenan, renovasi pagar istana, hingga yang terakhir, ide menambah kocek pejabat publik kita melalui kebijakan menaikkan gaji pejabat negara.
Sistem Jaminan Sosial Nasional agar Direalisasikan
Sejumlah pasien keluarga miskin ternyata harus mengeluarkan biaya guna mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pelaku pungutan liar terbesar merupakan pelayan publik di unit terkecil, yaitu rukun tetangga/warga. Hal itu terungkap dalam diskusi publik ”Menggugat Pelayanan Rumah Sakit terhadap Warga Miskin” yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (9/2). Adanya pungutan liar untuk mendapat kartu jaminan itu terungkap melalui survei bermetode pelaporan kartu warga (citizen report card) yang dilakukan 2009. Terdapat 738 responden pasien di 23 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Margin of error sekitar 3-4 persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Udju Juhaeri dari Fraksi TNI/Polri dan Endin AJ Soefihara dari Fraksi PPP, Selasa (9/2). Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menyiapkan penyidik dan penuntut independen. Hal itu menyusul terkuaknya kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Direktur Penuntutan Ferry Wibisono dengan mengantar terperiksa Wisnu Subroto, yang dinilai adanya sikap mendua staf KPK dengan institusi asal.
Mantan Wakil Presiden, yang kini Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat, Muhammad Jusuf Kalla menyarankan pemerintah sebaiknya tidak membeli dan mengelola sendiri pesawat kepresidenan. Pengelolaan itu sebaiknya dilakukan oleh sebuah badan usaha milik negara atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
Keputusan partai politik terkait kasus pemberian dana talangan atau bail out Bank Century akan memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum 2014. Oleh karena itu, politisi harus berhati-hati dan jangan sampai melawan kehendak publik.
Kewenangan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Dua advokat dan seorang peneliti meminta MK membatalkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebagai sebuah lembaga yang ekstra ( extra ordinary institution ), KPK lahir dengan sebuah semangat yang amar besar untuk memberantas wabah korupsi di negeri ini. Semangat KPK dan masyarakatpun bersatu padu sehingga ketika lembaga ini ‘dilukai’ maka masyarakat pun menjadi berang. Begitu banyak perlawanan dari koruptor untuk merontokkan keberadaann KPK (corruptor fight back) baik sejak awal didirikan hingga saat ini. Kriminalisasi pimpinan KPK merupakan salah satu contoh konkrit dari perlawanan tersebut. Akan tetapi, ada sebenarnya bentuk perlwanan tidak lansung yang potensi bahayanya justru lebih besar untuk melemahkan lembaga ini. Kasus Direktur Penuntutan KPK, Ferry Wibisono yang memberikan hak previlege kepada Wisnu Subroto, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Wisnu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi dalam kasus dugaan percobaan korupsi, melakukan permufakatan, dan menghalangi proses pemeriksaan KPK dengan tersangka Anggodo Widjojo.
