"Kalau jawabannya mengambang, berarti sedang (melakukan) negosiasi."

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat ngotot tetap akan menyebut sejumlah nama orang yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century saat pembacaan kesimpulan hasil Panitia Khusus Angket Bank Century pada 2 Maret mendatang. Fraksi-fraksi yang berkukuh itu adalah Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan PDI Perjuangan.

Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih penanganan dugaan korupsi tagihan tiket dan gratifikasi di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pejabat yang diduga terlibat dicegah bepergian ke luar negeri agar tidak mengganggu pengumpulan bukti dan keterangan.

Gerakan Ekstraparlemen Siapkan Unjuk Rasa Lagi

Fraksi-fraksi DPR di Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Senin (22/2) malam, akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap hasil kerja Tim 15 dalam rapat pleno Pansus Century.

”Sesuai kesepakatan hasil rapat Pansus, Sabtu lalu, Senin malam ini masing-masing fraksi akan menanggapi hasil kerja Tim 15 yang mengerjakan laporan akhir Pansus dibantu tim ahli,” tutur anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, Minggu.

Persiapan perumusan hasil akhir Pansus Angket Bank Century masih diwarnai pertentangan dua kubu. Satu pihak meminta kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Century tidak menyebutkan nama pejabat yang terkait. Kubu lain yang dimotori Golkar dan PKS justru meminta pansus dengan tegas mengungkapkan nama-nama tersebut.

''Sri Mulyani, Boediono, dan Raden Pardede adalah yang utama disebut. Sudah jelas keterlibatan mereka," kata Bambang Soesatyo, anggota Pansus Century, yang ditemui di Kantor DPP Hanura, Jakarta, kemarin (21/2).

Meski menuai kritik, Mabes Polri tetap teguh membantu Dirjen Pajak mengusut kasus penggelapan pajak. Besok (23/2) korps Bhayangkara itu bakal meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Dirjen Pajak. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, penandatanganan MoU itu menegaskan komitmen Mabes Polri dalam pengusutan kasus penggelapan.

Aktivis Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi (Cicak) khawatir dengan melemahnya pengawasan internal di tubuh KPK. Cicak bahkan menilai akuntabilitas KPK kalah bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jelang Pemberlakuan UU KIP April Nanti

Menjelang pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 30 April mendatang, para pejabat publik diminta mempersiapkan diri. Pejabat atau pimpinan lembaga publik harus siap membuka diri dan tidak menutup pintu terhadap upaya masyarakat dalam memperoleh informasi. Bila tidak, mereka bisa terancam sanksi pidana dan denda.

Hasil Rapat Tim Kecil Pansus Hak Angket
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merespons pandangan sejumlah fraksi Pansus Angket Bank Century. Terkait dengan risiko dana pihak ketiga yang harus ditanggung LPS jika Bank Century ditutup, ternyata besarannya ''hanya" Rp 4,93 triliun. Jumlah itu jauh lebih kecil daripada kucuran bailout yang mencapai Rp 6,76 triliun.

Kasus dugaan pengemplangan pajak oleh PT Asian Agri dan sejumlah konglomerat, termasuk tiga perusahaan milik Grup Bakrie, kembali menambah daftar panjang keadilan rakyat yang tersayat-sayat di republik ini. PT Asian Agri yang sudah satu tahun terungkap menggelapkan pajak hingga Rp 1,3 triliun, tapi berkas perkaranya ''kebingungan'' (baca: pura-pura bingung) di Kejaksaan Agung. Justru yang mengungkap data penggelapan pajak, yakni Vincentius A. Sutanto, terlebih dahulu divonis oleh pengadilan.

SATUAN Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) terlihat bergerak masuk ke sektor mafioso pajak. Lapas Narkotika, Cipinang, tempat Vincentius Amin menjalani hukuman atas tuduhan pencucian uang PT Asian Agri, bahkan sempat disafari oleh tim bentukan presiden itu. Mereka masuk dari dugaan praktik mafia hukum di balik sejumlah kejanggalan penjatuhan vonis terhadap Vincent. Ditenggarai, hal itu berhubungan dengan posisi Vincent sebagai whistle blower. Sejumlah dokumen yang sempat dibuka mengarah ke dugaan penggelapan pajak hingga Rp 1,3 triliun.