GAYUS Halomoan Tambunan memang misterius. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), golongannya adalah IIIa. Tapi, dia mendadak punya duit Rp 25 miliar di rekeningnya. Selain duit bejibun itu, Gayus doyan belanja properti.

Para tetangganya di kampung asal Gayus di RT 11 RW 8, Jalan Warakas I Gang 23, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Priok, Jakarta Utara, menuturkan, kehidupan Gayus mengalami titik balik setelah lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2000 dan masuk Direktorat Jenderal Pajak.

Kasus Mafia Pajak yang Diungkap Susno Duadji

Dugaan adanya praktik makelar kasus (markus) dalam penanganan kasus pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan terus bergulir. Jaksa Agung Hendarman Supandji menengarai proses penuntutan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

''Saya menduga ada sesuatu sistem (penuntutan) yang tidak pas,'' katanya setelah pertemuan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Kejagung kemarin (23/3).

KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan) kembali akan mendatangi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menyerahkan lup (kaca pembesar) anti korupsi raksasa sebagai simbol agar Gubernur dan Inspektorat DKI Jakarta lebih peka terhadap upaya pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini terkait tak satupun kasus korupsi yang berhasil ditemukan oleh Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. waktu: Rabu/24 Maret 2010 pukul 13.00 WIB, Tempat: Kantor Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Gedung Balaikota Blok G Lt. 17-18  Jl. Merdeka Selatan No. 8 - 9  Jakarta Pusat

Untuk mencermati dugaan adanya suap penghilangan ayat tembakau, ICW menyelenggarakan konferensi pers di kantor ICW, Rabu 24 Maret 2010 pukul 11.00 WIB sampai selesai. Acara ini untuk wartawan/ media masa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menyerahkan persoalan anaknya, Yudi Prianto, ke penegak hukum. Dia menjamin tak akan mencampuri proses hukum Yudi. "Kalau ada pidana, silakan," kata Bibit di kantornya kemarin.

Tumpak Hatorangan Panggabean secara resmi meletakkan jabatannya sebagai pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Jabatan yang disandang selama lima bulan itu diletakkan setelah Tumpak menerima surat keputusan presiden tentang pemberhentian dirinya kemarin. "Saya akan kembali ke atas 'gunung'. Kembali bertapa," kata Tumpak di kantornya.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bekas Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar dalam kasus dugaan korupsi proyek outsourcing Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI).

Proyek ini berkaitan dengan pembangunan sistem komputerisasi layanan pelanggan. "Saya dimintai keterangan sebagai saksi untuk Eddie Widiono," kata Fahmi saat ditemui di gedung KPK kemarin setelah menjalani pemeriksaan sekitar lima jam.

Kuasa hukum terdakwa mencurigai jawaban saksi.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Tengku Muhammad Nurlif, mengakui menerima cek pelawat (traveler's cheque) saat menjadi anggota Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.

Menurut Nurlif, cek pelawat itu dia terima dari Hamka Yandhu, politikus Golkar, yang menjadi terdakwa setelah pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. "Sekitar bulan Juli 2004," kata Nurlif dalam sidang di Pengadilan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Sempat jadi tersangka, lalu terperiksa.
Kepolisian dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membalas manuver Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kedua lembaga itu memperkarakan bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Empat jaksa kemarin mengadukan Susno kepada pimpinan Kejaksaan Agung. Mereka meminta pimpinan Kejaksaan Agung melanjutkan pengaduannya kepada penyidik di Mabes Polri. "Kami menyampaikan pengaduan tertulis, atas dasar pencemaran nama baik," kata Cirus Sinaga di Kejaksaan Agung kemarin.

SUSNO Duadji membuat geger Mabes Polri. Kamis lalu (18/3) dia melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang (sejumlah) perwira yang diduga menjadi makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 24 miliar. Karena itu, polisi mengancam balik Susno (Koran Tempo, 31 Maret 2010). Dalam khazanah hukum, persoalan tersebut harus diposisikan belum tentu benar dan perlu dibuktikan.