Telepon Gayus Tambunan terlacak di Singapura.

Gayus Halomoan Tambunan dan Andi Kosasih, dua aktor utama dugaan praktek makelar kasus pajak, menghilang. Polisi dan intel pajak menyatakan tengah memburu keduanya.

Gayus tidak memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Pajak yang akan memeriksa pegawai golongan III-A itu kemarin. “Sudah kami kontak dari semalam, tapi tak diangkat,” kata Direktur Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur Bambang Basuki kemarin. “Kami cari di lingkungan internal, juga tidak ada.”

Laporan Dugaan Penggelembungan Harga (Mark-Up)
Pengadaan Mesin Jahit Jitu pada Proyek SAPORDI TA. 2004 (ABT)
di Departemen Sosial RI

Pendahuluan
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas program kerja Departemen Sosial dalam kurun waktu 2000-2004. Berbagai program sudah dilakukan Depsos untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, misalnya saja program Adopsi Desa Miskin, KUBE Penggemukan Sapi Potong Australia, KUBE Tanam Padi dengan Pupuk Urin Sapi.

Penggiat Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi atau Cicak mempertanyakan mundurnya dua direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka khawatir, mundurnya dua pejabat itu dilatarbelakangi kondisi lembaga antikorupsi itu yang tidak solid lagi.

Persoalan izin pemeriksaan dari Presiden terhadap kepala daerah menjadi kendala dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mengambil alih kasus dugaan korupsi terkait kepala daerah yang macet karena terkendala masalah izin itu.

Miranda Swaray Goeltom disebutkan mengundang anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 bertemu sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain Miranda, calon deputi yang lain, yaitu Budi Rohadi, juga melakukan hal yang sama.

Pemerintah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan surat DPR tentang kesimpulan dan rekomendasi kasus Bank Century. Namun, koordinasi itu bukan untuk memengaruhi tugas KPK yang menyelidiki kasus tersebut.

Komisi Kepolisian Nasional merekomendasikan agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memperlakukan berimbang antara pengungkapan dugaan makelar kasus terkait kasus pajak di Mabes Polri dan tindakan Polri dalam menegakkan kode etik, kehormatan, dan pendisiplinan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Susno dinilai melanggar aturan sebagai anggota Polri.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyampaikan tiga rekomendasi kepada presiden dan Kapolri sebagai respons atas laporan mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji tentang dugaan adanya mafia pajak di tubuh Polri.

Kompolnas ingin memisahkan antara pemberantasan makelar kasus (markus) dan tindakan Susno sebagai perwira aktif kepolisian yang diduga telah melanggar kode etik.

''Pisahkan dua kasus yang berbeda,'' kata Ketua Kompolnas Djoko Suyanto sebelum mengikuti rapat terbatas bidang kesra di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Pejabat Struktural Kejaksaan Diperiksa soal Kasus Gayus

Kasus dugaan mafia pajak oleh Gayus Tambunan bakal menjadi episode yang panjang. Setelah Mabes Polri menyatakan akan menyidik kembali kasus Gayus, proses eksaminasi yang dilakukan Kejaksaan Agung juga menyentuh level pejabat struktural (eselon II) di institusi penuntutan itu.

Pemanggilan anggota DPR harus mendapat izin Presiden.

Kepolisian Republik Indonesia menetapkan mantan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dan bekas Direktur Treasury Krisna Jagateesen sebagai tersangka pemberian fasilitas surat utang atau letter of credit (L/C) Bank Century. Fasilitas kredit itu diberikan kepada 10 perusahaan. "Mereka terkait kasus L/C fiktif," ujar Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Raja Erizman kemarin.