Kejaksaan Agung menjanjikan waktu 14 hari.
Kejaksaan Agung menargetkan berkas kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto masuk penuntutan dalam waktu 14 hari. Empat berkas tersangka utama penggelapan pajak segera disidangkan di pengadilan setelah berkas rampung.
Wakil Presiden meminta agar kasus ini dituntaskan.
Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian untuk memeriksa Gayus Halomoan P. Tambunan dalam mengusut dugaan praktek makelar kasus pajak.
Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan, dalam pemeriksaan itu pihaknya akan berfokus pada sejumlah persoalan. Misalnya, kesaksian palsu Andi Kosasih, yang mengaku sebagai pemilik dana di rekening Gayus, serta kaitan antara modus kejahatan dan jabatan Gayus saat menjadi pegawai Pajak.
MILANA Anggraeni tak bisa membiarkan suaminya sendirian di negeri orang. Ia menyusul Gayus Halomoan Tambunan, suaminya itu, yang kini jadi tersangka makelar kasus pajak miliaran rupiah, dalam dua kali perjalanan ke Singapura.
Pertama, perempuan yang kerap disapa Rani itu berangkat ke Singapura pada 26 Maret lalu bersama ketiga anaknya. Hanya dua hari Rani berada di sana. Pada 28 Maret ia menuju Batam via pelabuhan laut. “Kami belum dapat informasi kapan dia kembali lagi ke Singapura,” kata juru bicara Kedutaan Besar RI di Singapura, Yayan G.H. Mulyana, kemarin.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja mengatakan, lima jaksa yang menangani perkara dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan akan diperiksa mulai pekan depan. “Surat perintah pemeriksaannya sudah ada," ujar Hamzah di gedung Kejaksaan Agung kemarin.
Kelima jaksa itu adalah empat jaksa peneliti, Cyrus Sinaga, Fadil Regan, Ika Safitri, dan Eka Kurni; serta satu jaksa penuntut umum, Nasran Aziz.
Terbongkarnya praktek tak terpuji dalam penanganan kasus yang melibatkan pegawai Pajak sungguh memalukan dan memprihatinkan. Ternyata mafia hukum masih sangat marak dan mafia kasus tetap "bergentayangan" mengikuti langkah para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Tak terbantahkan lagi, penyuapan gencar dilakukan para mafia kasus untuk memuluskan proses hukum para pelaku kejahatan agar terhindar dari jerat hukum.
Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Berbeda dengan proses intervensi lainnya yang mungkin bertujuan positif, markus meletakkan “memenangkan klien dengan segala cara” sebagai kepentingan dan tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa target markus tidak selalu harus berupa tindakan yang menyimpang dari hukum, tetapi juga, seperti dalam dunia perdagangan, tampil sebagai makelar yang profesional, dengan menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait.
Ada iming-iming motor Harley Davidson seharga Rp 400 juta oleh Gayus.
Tim khusus Markas Besar Kepolisian RI kemarin memeriksa Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal Edmond Ilyas serta Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Brigadir Jenderal Raja Erizman. “Pemeriksaan oleh dua tim terpisah,” kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang.
Belum menyentuh pejabat tinggi Kementerian.
Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka baru kasus dugaan korupsi markup tiket diplomat di Kementerian Luar Negeri. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, kelima tersangka tersebut berasal dari pihak biro perjalanan. ”Kini semuanya menjadi sepuluh tersangka,” ujar Marwan setelah menghadiri acara coffee morning di Kejaksaan Agung kemarin.
Presiden Minta Mafia Hukum di Luar Kementerian Keuangan Diusut
Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (31/3), bersedia menyerah. Dalam pemeriksaan awal di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, setibanya di Indonesia, Gayus menyebut perusahaan yang memberinya dana dan sejumlah nama yang diduga terlibat aksinya.
Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan nama 15.000 pegawai di direktorat itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk diselidiki kekayaannya. Informasi dari PPATK menjadi pembanding bagi Ditjen Pajak untuk mengukur kekayaan mereka.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Mohammad Tjiptardjo di Jakarta, Rabu (31/3), hal itu salah satu upaya penguatan reformasi birokrasi, yakni dengan menggali informasi kekayaan dan penghasilan pegawai di Ditjen Pajak, terutama di unit-unit yang rawan korupsi dan pelanggaran.
