Kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan dan banyaknya sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak adalah momentum untuk mengevaluasi struktur dan keberadaan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang terlepas dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mensinyalir ada satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kehakiman, masyarakat sipil, dan Direktorat Jenderal Pajak. Sindikasi ini diyakini dalam waktu dekat akan terungkap.
Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (29/3), seusai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji. ”Doakan ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada sesuatu yang lebih terang, bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar,” kata Denny.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan semua staf dan pimpinan di Unit Keberatan Pajak, tempat Gayus Tambunan bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada petugas pajak lainnya untuk memeriksa semua kasus sengketa pajak yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009.
Terkuaknya kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus HP Tambunan menjadi bukti reformasi birokrasi dengan menaikkan upah pegawai dinilai gagal, bahkan hanya menghabiskan anggaran negara. Hukuman berat diperlukan untuk memberikan efek jera pada pegawai negeri sipil yang mendapat upah besar, tetapi masih juga melakukan korupsi.
Gaji Kurang Rp 6 Juta, Naik Alphard ke Kantor
Aksi Gayus Halomoan Tambunan tidak hanya menyeret sejumlah pejabat di Mabes Polri, kejaksaan, dan Ditjen Pajak, tapi juga menyusahkan istri serta tiga anaknya. Bahkan, karena kecipratan ''uang belanja'' bermasalah itu, Milana Anggraeni, sang istri, kini juga menjadi incaran Mabes Polri.
AGUNG PUTU ISKANDAR, Jakarta
Penilaian bahwa panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mubazir tidak mampu mengubah pikiran pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan proses untuk mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean itu.
Kasus Korupsi APBD Kutai Kartanegara
Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani Hassan Rais mengajukan permohonan pengampunan alias grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terpidana enam tahun dalam kasus korupsi APBD Kukar Rp 120 miliar itu mengajukan grasi karena sakit keras dan sudah dua tahun menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusomo (RSCM), Jakarta.
Sebelumnya, Syaukani menjalani perawatan di RS Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini, kondisinya seperti lupa ingatan akibat kekurangan oksigen di otak.
Luncurkan Buku Berjudul Korupsi Bibit & Chandra
Pengacara senior Otto Cornelis (O.C.) Kaligis mendesak pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan lembaga tersebut ditujukan untuk memastikan pengusutan kasus korupsi berjalan adil dan bebas dari mafia hukum.
Kasus Markup Proyek CMS
Terdakwa kasus penggelembungan harga (markup) sistem pelayanan pelanggan atau customer management system (CMS)Direktur (nonaktif) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara.
Berdasar putusan majelis hakim, Hariadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jasa teknologi informasi (TI) untuk sistem itu di PT PLN Distribusi Jawa Timur (Jatim). Vonis tersebut dibacakan oleh Tjokorda Rae Suamba selaku hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin (29/3).
Kasus Suap Pemilihan Miranda Goeltom
Keterlibatan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti Daradjatun, dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) makin terang.
Arie Malang Judo yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Dudhie Makmun Murod kemarin (29/3) menyebut nama Nunun sebagai pihak yang memerintahkan pemberian cek kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.
