Hakim Pembebas Gayus Tambunan

Posisi Muhtadi Asnun, hakim yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan, berada di ujung tanduk. Mabes Polri telah menetapkan mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang itu sebagai tersangka.

Komisi Yudisial (KY) bakal merekomendasikan agar majelis kehormatan hakim (MKH) memecat hakim asal Tuban tersebut. ''Besok (hari ini, 7/5), dia dipanggil (Mabes Polri) sebagai tersangka. Kasusnya adalah gratifikasi atau penerimaan uang,'' kata kuasa hukum Asnun, Farhat Abbas, kemarin (6/5).

Kemampuan manajerial Wakil Jaksa Agung Darmono tengah diuji. Itu menyusul sorotan dari Komisi III (bidang hukum) DPR yang menyarankan agar Darmono ditarik dari anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

"Sekarang memang tergantung bagaimana kemampuan Pak Darmono dalam me-manage tugas-tugasnya," kata Hasril Hertanto, koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi), di Jakarta kemarin (6/5). Itu menjadi penting untuk keefektifan tugas Darmono sebagai wakil jaksa agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai terdapat 48 titik rawan praktik korupsi dalam penyelenggaraan haji. KPK meminta Kementerian Agama membenahi titik-titik rawan itu sehingga penyelenggaraan haji bebas korupsi.

''Temuan KPK ini adalah hasil mengkaji sejak Januari 2009 hingga Maret 2010,'' ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin setelah menerima Menteri Agama Suryadharma Ali di Kantor KPK kemarin (6/5).

Ke-48 titik itu terbagi empat kelompok, yakni sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia (SDM), di Kementerian Agama.

Polisi Siapkan Surat Panggilan Kedua

Komjen Pol Susno Duadji kembali membuat suasana internal kepolisian memanas. Mantan Kabareskrim itu kemarin menolak datang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ikan arwana. Susno menganggap panggilan tersebut tidak jelas dan penuh keanehan.

Mangkirnya Susno dari panggilan pertama itu direspons oleh Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Dicegat wartawan di Kantor Presiden, Kapolri berharap agar Susno kooperatif dan tidak berasumsi macam-macam.

Minta Pimpinan Tidak Korbankan Anak Buah saat Pamit di Kemenku

Setelah rencana mundur dari kursi menteri keuangan (Menkeu) mendapat restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani Indrawati kemarin mulai menyampaikan pesan-pesan perpisahan dengan anak buahnya di jajaran Kementerian Keuangan. Dalam pidatonya di acara peresmian Layanan Unggulan Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta kemarin, Sri Mulyani menyelipkan beragam pesan.

Komisi III—Bidang Hukum—Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan Jaksa Agung untuk mengganti posisi Wakil Jaksa Agung dalam keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Hal ini untuk lebih mengefektifkan tugas fungsional dan struktural Wakil Jaksa Agung di Kejaksaan.

Demikian salah satu rekomendasi dari rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (5/5). Raker yang dipimpin Ketua Komisi III Benny K Harman itu dihadiri Jaksa Agung Hendarman Supandji, Wakil Jaksa Agung Darmono, dan para jaksa agung muda.

Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial sebaiknya tidak hanya menunggu adanya calon yang mendaftarkan diri. Panitia harus mau ”menjemput bola”, mendatangi dan meminta komunitas di bidang hukum, termasuk dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, memajukan calon yang berkualitas.

Jangan Sampai Institusi Penegak Hukum Saling Intervensi

Kebijakan pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi aparat hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mahkumjapol dinilai akan berbahaya dan mengancam demokrasi.

Berbahaya dalam artian mengancam independensi, kejelasan, dan ketegasan pembagian peran elemen-elemen demokrasi dalam trias politica, khususnya antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif, di mana peran yudikatif bakal tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif.

Tata kelola pemerintahan atau tata kelola usaha yang baik (good governance) sulit terwujud jika penegakan hukum belum berjalan efektif. Padahal, tata kelola pemerintahan ataupun tata kelola usaha yang baik diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan proses demokrasi bangsa.

Diperlukan dukungan segenap pihak untuk mendorong terciptanya penegakan hukum yang efektif.

Direncanakan sejak Tahun 2007

Rencana pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat terus menuai protes. Selain dinilai mengada-ada, rencana pembangunan gedung itu pun dianggap hanya memboroskan anggaran.

Penolakan terhadap rencana pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp 1,8 triliun itu salah satunya berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam jumpa wartawan di Gedung DPR, Rabu (5/5), Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik ICW menyatakan menolak pembangunan gedung baru DPR.