Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan terus berjalan meski ia menerima jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.

”Enggak masalah Sri Mulyani di Bank Dunia. Yang penting masih di dunia. Masih bisa kami cari,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menjawab pertanyaan Tim Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5).

Dokumen hasil pemeriksaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century ternyata belum sampai di Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK baru menerima enam lembar kesimpulan tanpa lampiran data.

Presiden Janjikan Pengganti Menkeu Tetap Jalankan Reformasi Sektor Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai telah membimbing Indonesia melewati resesi global, sukses melawan korupsi, dan memperkuat tata kelola yang baik. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick meminta Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Terkait tawaran Bank Dunia, Sri Mulyani, Rabu (5/5) siang, menyampaikan pengunduran diri dari kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"You are guilty until you proven innocent (Sri Mulyani, 2010)."

Sidang Kode Etik Penyidik Kasus Gayus Tambunan

Sidang kode etik perdana yang dihelat Divisi Propam Mabes Polri kemarin membuka fakta baru. Kompol Muhammad Arafat Enanie menuding kolega dan atasannya terlibat dalam kasus Gayus Tambunan. Tak tanggung-tanggung, empat jenderal diseret perwira muda itu.

Sidang Arafat dihelat di gedung Transnasional Crime Centre Mabes Polri. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Pol Bambang Eko Cahyono memimpin langsung sidang terbuka itu.

Masa hukuman D.L. Sitorus yang menjadi terpidana kasus perambahan hutan lindung bisa bertambah. Sebab, dia baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan antara hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim dan pengacara Adner Sirait. Hukum­an Sitorus bisa berlangsung lebih lama karena sangat mungkin ditambah dengan hukuman dari kasus baru itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiono ketika dihubungi kemarin (5/5).

Kesimpulan Raker Antara Komisi III DPR dan Jaksa Agung

Posisi Wakil Jaksa Agung Darmono dalam Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendapat sorotan dalam rapat kerja Komisi III (bidang hukum) DPR dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji kemarin (5/5). Anggota komisi meminta jaksa agung mengganti Darmono dengan pejabat lain sebagai wakil dari institusi kejaksaan.

Bolak-balik berkas perkara masih mewarnai penyidikan kasus pajak Asian Agri. Kejaksaan Agung kembali mengembalikan tiga berkas perkara dugaan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 triliun itu kepada penyidik PPNS Ditjen Pajak Kemenkeu.

''Berkas dikembalikan lagi. Sebab, setelah diteliti, masih juga belum memenuhi petunjuk,'' kata Wakil Jaksa Agung Darmono saat rapat kerja jaksa agung dengan Komisi III DPR di gedung parlemen kemarin (5/5). Penjelasan tersebut juga masuk dalam penjelasan tertulis Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Dalam laporan tahunan 2007, PPATK menyebutkan bahwa laporan hasil analisis dari sejumlah temuan transaksi yang mencurigakan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum mencapai 524 kasus.

Press release

Penetapan APBN-P tahun 2010 yang ditetapkan oleh DPR senin yang lalu, cukup mengejutkan bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan disahkannya anggaran pembangunan gedung baru DPR RI  yang menelan biaya Total sebesar Rp 1,8 T, dalam  APBN-P 2010 telah disahkan sebesar Rp 250 miliar. Melihat besarnya anggaran ini menunjukan tidak sensitifnya DPR dan cendrung lebih memprioritaskan untuk memikirkan kepentingan DPR sendiri ketimbang memperioritaskan persoalan hak dasar rakyat.

Dari proses penganggaran yang dilakukan untuk pembangunan gedung DPR ini kami menilai: