Kejaksaan Optimistis Menang

Pengacara negara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, jaksa Puji Basuki Setiono, optimistis menang dalam kaitan dengan gugatannya melawan PT Mulia Persada Pacific milik konglomerat Joko S. Tjandra, yang kini menjadi buron. "Kami bertekad bulat untuk menang," kata Puji di Bogor, Sabtu lalu.

Menurut Puji, tim yang menangani kasus ini terdiri atas tujuh jaksa dari Kejaksaan Agung. BRI juga mengajukan sita jaminan atas gedung BRI II untuk dijadikan jaminan dalam kasus ini. Sedianya gedung itu baru menjadi milik BRI setelah 30 tahun dari kesepakatan.

"Nanti saya buktikan ke pihak lain."
Investigasi majalah Tempo menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan kekayaan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satunya, Hadi diketahui melaporkan harta kekayaannya lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Dari investigasi juga ditemukan sejumlah properti atas nama Melita Setyawati, istri Hadi, yang sama sekali tidak dilaporkan. Ada juga aset atas nama anak-anak pasangan itu yang juga tak dimasukkan dalam laporan.

 Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengakui kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, mempengaruhi kinerja lembaga antikorupsi itu. "Energi kami jadi terbagi dari 100 persen menjadi 80 persen," kata Johan kepada Tempo kemarin.

Menurut Johan, berkurangnya energi itu berpengaruh pada kecepatan KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. "Biasanya KPK fokus pada kasus, sekarang jadi terbelah."

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait potensi korupsi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terus menggelinding. Kementerian Agama (Kemenag) menganggap perhitungan inefisiensi pengelolaan dana haji yang mencapai Rp 843 miliar tidak akurat.

ICW disarankan untuk mengirimkan data-data temuan inefisiensi itu kepada forum panja BPIH DPR agar bisa diklarifikasi dan dibahas dengan detail.

Kuasa hukum RCTI, Kompas dan Kompas.com, serta Warta Kota, Amir Syamsuddin, mondar-mandir di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pekan lalu. Ia menunggu sidang perkara gugatan yang diajukan tersangka kasus perjudian Raymond Teddy terhadap ketiga media itu.

Jadwal sidang sebenarnya pukul 10.00. Namun, hingga pukul 13.30, sidang belum mulai. Amir mulai gelisah. ”Ini sidang belum mulai-mulai,” keluhnya. Sidang akhirnya dimulai pukul 14.00.

Paruh akhir 1997, gelombang krisis moneter menyapu Asia Timur dan Tenggara hingga mengeroposkan sistem ekonomi Soeharto. Tak berapa lama, terkuak skandal keuangan gila-gilaan senilai Rp 144,5 triliun yang ngetop sebagai skandal BLBI dan merugikan negara lebih dari Rp 600 triliun.

Sukses Mabes Polri mengungkap sekaligus menyita uang Rp 74 miliar milik Gayus Tambunan dalam safety box di bank mendapat apresiasi positif. Namun, polisi juga didesak agar segera mengungkap para penyetor dana gelap itu. Termasuk, berani memeriksa para pimpinan maupun pemilik Grup Bakrie.

''Pimpinan Grup Bakrie, termasuk Aburizal Bakrie (bos dan pemilik Grup Bakrie), harus diperiksa. Mereka bisa dipanggil,'' desak Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta Sanusi Pane dalam diskusi di Jakarta kemarin (20/06).

Temuan Fakta Baru setelah Polisi Menyita Safety Box

Dokumen yang disita polisi dari safety box milik Gayus Tambunan pada Jumat lalu (18/6) ternyata sangat penting. Penyidik Bareskrim Mabes Polri menemukan sejumlah fakta baru setelah memeriksa berkas yang disembunyikan dalam safety box yang disimpan di Bank Mandiri itu.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak gentar dengan rencana sebuah kelompok menggugat lembaga itu melalui judicial review atau uji materi di Mahkamah Agung (MA). Anggota Satgas Yunus Husein mempersilakan kelompok Petisi 28 menggugat keberadaan lembaga tersebut.

''(Gugatan) itu merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tetapi, kami siap menghadapi,'' tegas Yunus kemarin (19/6).

Saat ini banyak kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) terjerat berbagai kasus hukum, terutama korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan izin kepada penegak hukum untuk memeriksa 150 kepala daerah yang diduga terlibat berbagai kasus hukum. Itu jumlah yang sudah ketahuan.

Kenyataan itu sangat memprihatinkan, sekaligus memalukan. Para aktivis antikorupsi, tentu saja, geram atas kenyataan tersebut.