Sidang Perdana Uji Materi UU Perlindungan Saksi
Hakim konstitusi menilai gugatan uji materi pasal 10 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan Komjen Pol Susno Duadji tidak menunjukkan adanya konflik norma. Selain itu, tidak ada kegentingan yang membuat Mahkamah Konsitusi (MK) harus mengabulkan permohonan tersebut.
Status Cirus dan Poltak dari Tersangka ke Saksi
Status jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang dalam penyidikan kasus mafia pajak masih simpang siur. Setelah menyatakan sebagai tersangka, Mabes Polri membantah dan mengatakan bahwa status Cirus dan Poltak masih sebagai saksi.
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mulai menyaring nama-nama yang bakal lolos seleksi tahap awal. Pada seleksi administrasi hari kedua, pansel menggugurkan sejumlah pelamar, termasuk pengacara O.C. Kaligis dan Farhat Abbas. Keduanya dipastikan tidak lolos karena faktor usia.
Bantul Corruption Watch mendukung kejaksaan negeri dalam mengusut kasus korupsi dana rekonstruksi. Mereka meminta kejaksaan tidak terpengaruh, meskipun ada upaya untuk menekan dengan dalih kearifan lokal.
Hal itu disampaikan anggota Bantul Corruption Watch (BCW) saat beraudensi dengan Kejaksaan Negeri Bantul, Jumat (25/6). "Kami memberikan dukungan moril bagi pihak kejaksaan untuk terus melanjutkan proses pengusutan korupsi dana rekonstruksi," kata Romadhon, koordinator BCW.
Ada Tekanan Nonyudisial
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum.
Yusril bahkan sudah dicegah ke luar negeri sejak Jumat (25/6). Kejaksaan juga menetapkan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo sebagai tersangka.
Rekaman percakapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi pada November 2009 tak disertakan sebagai bukti baru dalam memori peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan. Jaksa hanya menggunakan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M Amari menegaskan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (25/6). ”Rekaman itu kan kalau diperlukan di persidangan. Tapi, kami tidak memasukkannya ke PK,” kata Amari.
Tersangka kasus mafia pajak, Gayus HP Tambunan, dipindahkan dari sel di Rumah Tahanan Negara Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, ke sel isolasi milik Gegana Polri di kompleks sama. Pemindahan tanpa sepengetahuan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga pihak pengacara itu pun dipertanyakan pengacara Gayus, Pia AR Akbar Nasution.
Menurut Pia, Jumat (25/6), setelah perkara Gayus dinyatakan lengkap (P21) dan diserahkan kepada pihak Kejari Jaksel pada Rabu (23/6), status Gayus pun menjadi tahanan pihak Kejaksaan walaupun masih dititipkan di rutan kepolisian.
Meski sudah tiga kali disurati, sebanyak 11 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2004- 2009 belum mengembalikan 11 laptop yang terdata sebagai barang milik negara. Saat ini, upaya persuasif terus dilakukan dan apabila menemui jalan buntu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memutuskan tak jadi bergabung sebagai pengurus Partai Demokrat karena ingin berkonsentrasi sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulya Lubis disebut akan menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.
”Saya sudah mengirim pesan singkat tentang pembatalan bergabung dengan Partai Demokrat kepada (Ketua Umum Partai Demokrat) Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Dengan Andi, saya sudah berbicara melalui telepon. Dia menyatakan dapat menerima,” kata Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (24/6).
Mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengingatkan, Kejaksaan Agung tidak main-main dalam perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dia menilai, keputusan Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali adalah pengingkaran terhadap kehendak dan perintah Presiden.
