Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak ubahnya seperti sebuah kapal retak yang sedang mengarungi samudra luas. Di tengah empasan gelombang besar, kapal tersebut sejak lama telah kelihatan oleng.
Perjalanannya terasa menjadi semakin berat karena sedari awal para ”penguasa samudra” berupaya menenggelamkan kapal tersebut. Dengan kondisi seperti itu, harapan dapat bertahan sampai ke tepian menjadi amat berat.
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat berinisial S yang menerima suap dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita barang bukti berupa uang Rp 272 juta.
”Penangkapan dilakukan Senin (21/6) malam di sebuah rumah di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Bandung,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Selasa (22/6).
Pengusaha Ary Muladi menuding Anggodo Widjojo yang membuat kronologi penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ary berdalih dirinya hanya ikut menandatangani saja draf kronologi yang sudah diketik sebelumnya.
Hal itu disampaikan Ary Muladi sebagai saksi dalam perkara dugaan upaya penyuapan dan menghalangi penyidikan dengan tersangka Anggodo Widjojo di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Selasa (22/6).
Kinerja pemerintahan eksekutif di Nanggroe Aceh Darussalam dalam pemberantasan korupsi dinilai masih sangat buruk. Bahkan, korupsi di provinsi itu pada saat ini lebih parah dibandingkan sebelum ada tsunami pada Desember 2004.
Demikian hasil Survei Barometer Korupsi Aceh yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada 2010. Survei yang hasilnya dipublikasikan Selasa (22/6) di Jakarta ini melibatkan 2.140 responden dari 23 kota/kabupatan di Aceh. ”Ini survei pertama. Survei berikutnya dua tahun lagi,” kata Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi segera memulai proses seleksi administrasi terhadap 287 pendaftar yang melengkapi persyaratan. Dua advokat, OC Kaligis dan Farhat Abbas, terancam dicoret dari seleksi, mengingat hingga kini Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan putusan sela yang mereka ajukan.
Program dana aspirasi yang kini telah diubah menjadi dana program percepatan pemerataan pembangunan daerah pemilihan dinilai tak jelas dan tak terarah. Selain bertentangan dengan sejumlah undang-undang, pemberian dana aspirasi juga akan merusak tatanan pemerintahan di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah dalam diskusi ”Mempertanyakan Kepentingan Dana Aspirasi” di Jakarta, Selasa (22/6).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo memerintahkan anak buahnya untuk menindak tegas semua nama pegawai di Kementerian Keuangan yang diproses kepolisian karena diduga terlibat dalam pelanggaran pidana perpajakan. Hingga saat ini, semua nama yang terlibat dalam kasus pidana pajak di Bandung, Surabaya, hingga Jakarta, termasuk kasus Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie, sudah di- periksa.
Press Release : BANTAHAN ICW TERHADAP MENDIKNAS
ICW membantah pernyataan Mendiknas, M. Nuh, di harian Media Indonesia selasa tanggal 22 Juni 2010 (hal 16) bahwa “Hingga kini pihaknya belum menerima surat permintaan pengelolaan dana RSBI dari Indonesia Corruption Watch (ICW)”.
Badan Pemeriksa Keuangan mempersoalkan nama pos bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun 2009. Pos tersebut dinilai sulit mendapatkan bukti pertanggungjawabannya. BPK menyarankan, untuk selanjutnya, pos itu diganti namanya.
Ketua panitia dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam, Kepulauan Riau, Bahruddin Amir, mengakui menandatangani usulan pengadaan mobil pemadam dengan penunjukan langsung setelah mendapat informasi ada pembahasan dan persetujuan kepala Otorita Batam saat itu, Ismeth Abdullah. Ia juga melihat sendiri surat persetujuan yang dilampirkan secara terpisah dalam draf usulan proyek
