Komisaris PT Selalang Prima Internasional Mukhammad Misbakhun, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dituntut hukuman penjara selama delapan tahun dan denda Rp 10 miliar. Jaksa menilai Misbakhun terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan pencatatan palsu dokumen bank dalam penerbitan letter of credit Bank Century senilai 22,5 juta dollar AS.

”Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,” kata jaksa Lila Agustina saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/10).

Bencana terbesar di Republik ini terjadi saat hasrat menjadi wakil rakyat bukan dilandasi pengabdian yang tulus terhadap khalayak.

Mahkamah Agung menyatakan tidak menerima permohonan peninjauan kembali terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Putusan ini mengukuhkan hattrick kemenangan Anggodo Widjojo atas dua unsur pimpinan KPK itu. Kado spesial MA untuk Anggodo yang sedang dibui.

Siaran Pers Bersama

Semakin berganti hari, tindak lanjut penanganan kasus-kasus indikasi pelanggaran kode etik yang dilaporkan masyarakat ke DPR kian tidak jelas. Ketikdakjelasan progress penanganan kasus ini semakin mengkhawatirkan publik. Semakin lama waktu diulur, dampaknya semakin terasa mempengaruhi pencitraan lembaga DPR. Lemahnya Badan Kehormatan membuat DPR terlihat memberikan perlindungan kepada para anggotanya yang tersandung dugaan melakukan kejahatan publik.

Polri sekarang memang luar biasa. Perhatian bangsa ini kepada Polri begitu besar. Tak heran jika proses pencalonan Kepala Polri menjadi begitu heboh dibandingkan proses pencalonan Panglima TNI.

Sayangnya, Presiden SBY yang membawahkan Polri tak mencermati ini. Karena itu, proses pengangkatan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri dilakukan lebih cepat daripada ”mengarbit buah”.

Istana akhirnya mengusulkan calon tunggal Kapolri baru, Komjen Timur Pradopo.

Munculnya nama itu mengejutkan karena sebelumnya marak tersiar kabar ada dua kandidat kuat Kapolri, yaitu Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo. Bahkan, terakhir muncul nama Komjen Ito Sumardi.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 tidak hanya berlangsung tanpa gejolak, tetapi juga membuka sisi gelap demokrasi. Dari kisah tercecer pemilihan kepala daerah di Ibu Kota, Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin dan Mayor Jenderal (Purn) Slamet Kirbiantoro terang-terangan menagih uang mereka, yang telah diberikan kepada partai politik. Keduanya mengaku menjadi ”korban” politik.

Berbagai peristiwa yang mengguncang keamanan saat ini membuat orang menanti-nanti siapa gerangan yang dipilih menjadi Kapolri. Seolah-olah Kapolri baru akan membawa angin segar dan bisa menangani semua permasalahan kepolisian yang dihadapi.

Pemerintah kembali akan melakukan privatisasi BUMN pada penghujung 2010 setelah sempat vakum pada 2008 dan 2009. Kevakuman tahun 2008 dan 2009 itu disebabkan situasi krisis ekonomi sehingga kurang tepat untuk mengerjakan privatisasi.

Bahkan, pemerintah telah berancang-ancang pula menjual 10 BUMN pada tahun depan (2011). Dari beberapa BUMN yang akan diprivatisasi pada 2010 ini, terdapat dua bank BUMN yang terlalu penting untuk diabaikan dari pembahasan publik, yakni Bank Mandiri dan Bank BNI.