Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan tidak akan mengangkat calon pegawai negeri sipil yang lulus dengan perekrutan bermasalah. Tahun lalu terdapat 12 daerah yang mempunyai perekrutan CPNS bermasalah.

Hal itu disampaikan Mangindaan dalam keterangan pers terkait dengan pencapaian target bidang aparatur dan reformasi birokrasi, Jumat (12/11) di Jakarta. ”Yang rugi adalah daerah itu sendiri. Saya tidak mau mengangkat yang bermasalah,” kata Mangindaan.

Heboh foto mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang merupakan terdakwa perkara pajak, Gayus HP Tambunan, ikut merembet ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa pasal? Karena istri Gayus, Milana Anggraeni, yang adalah pegawai negeri Pemprov DKI yang ditempatkan di Sekretariat DPRD DKI, sudah lama tak masuk kerja.

Perkara tindak pidana pemalsuan surat rencana tuntutan dengan tersangka jaksa Cirus Sinaga dan pengacara Haposan Hutagalung mulai disidik Bareskrim Polri. Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan menunjuk tim jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara ini.

”Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri,” kata Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, Jumat (12/11) di Jakarta.

Suka atau tidak, melejitnya harga saham PT Krakatau Steel sebesar 49,41 persen pada hari pertama dan kumulatif pada hari kedua naik sebesar 78,82 persen telah menguatkan dugaan banyak pihak tentang adanya indikasi masalah di balik penawaran saham perdana PT Krakatau Steel.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan ketidakheranan atas naiknya harga sebagai akibat mekanisme pasar. Jika keyakinan akan pasar memang menjadi acuannya, mengapa pemerintah tidak mengikuti ”denyut pasar” dalam menetapkan (book building) harga saham perdana PT Krakatau Steel (KRAS)?

Pelepasan harga saham Krakatau Steel (PT KS) yang berada di batas bawah standar harga saham perdana, dinilai merupakan salah satu indikasi tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus ini, meski berada di ranah swasta, yang selama ini cenderung luput dari pengawasan KPK.
 
"KPK harus melakukan investigasi untuk membongkar terjadinya praktek korupsi di balik privatisasi PT KS," ujar Danang Widoyoko, koordinator ICW, di sela Konferensi Internasional Antikorupsi (IACC) Bangkok.

Seperti yang sudah diperkirakan, harga saham PT Krakatau Steel yang dilepas ke bursa saham segera melambung tinggi. Pada saat saham dilepas ke publik di pasar sekunder, harga saham dilepas pada harga Rp. 1200/saham atau naik 42% dari harga di pasar perdana yang hanya Rp. 850/saham.

Kamis (11/10), perwakilan buruh PT. Kanefusa Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), mendatangi Komisi Yudisial. ICW mengadukan 3 hakim Peradilan Hubungan Industrial di PN Bandung karena diduga melampaui wewenang dan melanggar kode etik hakim. KY diminta mengawasi kinerja majelis hakim PHI yang dinilai tidak profesional. "Kami mendesak KY sebagai lembaga pengawasan," tukas Galuh Arya Hadika, Pendamping Hukum Buruh FSPMI PT Kanefusa.

Pernyataan Pers Bersama
 
Konferensi meja bundar forum minyak sawit berkelanjutan atau RSPO yang berlangsung sejak 8 Nobember lalu akan segera berakhir pada hari ini. Bertempat di Hotel Mulia Jakarta, konferensi yang digelar untuk kedelapan kalinya itu , menyisakan setumpuk persoalan serius khususnya dibidang hukum.
 

Kepolisian RI menyatakan kasus kekerasan yang menimpa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, belum cukup alat bukti sehingga penyidikan belum berlanjut. "Maka, kami belum bisa menangkap orang," kata juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, di kantornya kemarin. Kepolisian masih mengumpulkan bukti kejadian pada 8 Juli 2010 itu. ICW menyatakan akan meminta dukungan dalam Konferensi Internasional Antikorupsi ke-14 di Thailand. Dianing Sari
 
Sumber: Koran Tempo, 12 November 2010

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi dana bantuan bencana tsunami di Kabupaten Nias pada 2006 hingga 2007 senilai Rp 3,7 miliar. "KPK beberapa kali mengirim tim ke sana," kata juru bicara Johan Budi S..P, di kantornya kemarin. Ia menanggapi kehadiran pelapor, Herman Jaya Harefa, yang ingin menanyakan kelanjutan penyelidikan. ANTON SEPTIAN
Sumber: Koran Tempo, 12 November 2010