Meski berisi tentang proyek dan program yang terkait dengan masyarakat, masyarakat masih sulit mengakses daftar isian pelaksanaan anggaran. Pemerintah masih merasa sebagai satu-satunya agen pembangunan.

”Belum ada perubahan paradigma. Kementerian dan lembaga tidak sadar, pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” ujar Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan, di Jakarta, Rabu (1/12).

Kemitraan adalah lembaga swadaya masyarakat, yang bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendapat pendanaan dari USAID untuk melakukan uji akses.

Penggunaan dana bagi hasil dan bantuan provinsi untuk kabupaten/kota yang telah dicantumkan dalam APBD Jawa Barat 2011 diawasi secara ketat oleh Inspektorat Wilayah. Jika alokasi dana itu tidak digunakan sesuai dengan tujuan, provinsi bisa menghentikan kucuran dana tersebut.

Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Rabu (1/12) di Bandung, menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah provinsi mencegah penyalahgunaan dana bagi hasil dan bantuan daerah yang dikucurkan ke kabupaten/kota.

Sudah menjadi rahasia umum, penegakan hukum di negeri ini rusak karena mafia perkara. Ini tak terkecuali di pengadilan.

Soal mafia di pengadilan, hakim agung Abbas Said mengakuinya dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12). Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan, apakah mafia hukum ada di Mahkamah Agung. Abbas menjawab, ”Saya kira ada, Pak.”

Dewan Pers menilai, terjadi pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan permintaan hak istimewa untuk membeli saham penawaran umum perdana PT Krakatau Steel oleh wartawan. Pelanggaran itu berupa penyalahgunaan profesi serta pemanfaatan jaringan yang dimiliki sejumlah wartawan peliput di Bursa Efek Indonesia.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR akan menonaktifkan dua anggotanya di Badan Kehormatan DPR selama masih ada fraksi yang belum mematuhi keputusan Rapat Pimpinan DPR. Kesepakatan itu adalah menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR.

”Selama PDI-P nonaktif dari BK DPR, kami tidak terikat dengan semua keputusan badan itu,” kata mantan Ketua BK DPR dari Fraksi PDI-P, Gayus Lumbuun, Rabu (1/12) di Jakarta.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menuntut jatah kursi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan kembali anggota BK DPR diharapkan menjadi momentum untuk mengatur komposisi perwakilan fraksi di badan itu.

”Fraksi Gerindra belum mengakui eksistensi BK DPR karena tidak ada wakil kami di sana. Untuk itu, apa pun keputusan BK DPR, meski itu terkait dengan anggota Fraksi Partai Gerindra, kami tidak akan peduli,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (26/11) di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung kurang antusias menangani kasus korupsi bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan. KPK hanya bisa berkoordinasi dan menyupervisi Kepolisian Negara RI dalam menangani kasus itu.

Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Minggu (21/11), mengatakan, ”Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah koordinasi dan supervisi. Kecuali ada kasus baru lain yang bisa ditemukan atas penyalahgunaan wewenang oleh Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara.”

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat ini mengupayakan perbaikan sistem pengawasan rumah tahanan di mana pun. Hal itu dilakukan agar kasus Gayus HP Tambunan yang keluar-masuk Rutan Markas Komando Brimob tidak terulang lagi.

Hal itu dikemukakan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai penanganan bencana di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/11).

Tersangka penerima suap dalam perkara pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu, Wandojo Siswanto, segera disidangkan. Mantan Direktur Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan ini diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo tahun 2006-2007.

Upaya mereduksi emisi karbon melalui pelestarian hutan atau REDD+ bisa jadi adalah peluang terbaik untuk menyelamatkan hutan yang tersisa sekaligus memperlambat laju pemanasan global. Namun, mekanisme ini juga bisa jadi ladang baru korupsi.