Menguatnya sinisme publik terhadap penyelenggara negara bersumber pada model penanganan korupsi dan penyelewengan hukum lainnya. Publik meyakini bahwa muara dari karut-marut penanganan korupsi selama ini disebabkan oleh tarikan kepentingan politik kekuasaan.

Sikap apriori publik cenderung mengarah pada sikap apatis dan pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal itu tecermin dari pola penyikapan sebagian besar publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pascapengakuan Gayus HP Tambunan pekan lalu tentang keberadaannya di Bali.

KPK mengirim utusan untuk menagih janji polisi.

Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mengajak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat menggelar perkara Gayus H. Tambunan. Kepolisian juga tak bakal mengundang pengacara Gayus, yang berjanji membeberkan keterlibatan sejumlah pengusaha dalam kasus mafia pajak tersebut.

"Pihak yang tidak menyangkut materi dan substansi perkara belum perlu diundang," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di Jakarta kemarin.

Pengacara muda Indonesia harus meningkatkan kapasitas diri untuk merambah pasar internasional. Kecakapan dasar untuk masuk ke dunia internasional adalah kemampuan komunikasi, strategi negosiasi, dan pemahaman hukum internasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta dua anggotanya di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tidak aktif dahulu. Sebab, sejumlah fraksi di DPR belum menjalankan keputusan rapat pimpinan DPR, yaitu menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR.

”Kami minta klarifikasi dahulu kepada pimpinan DPR, mengapa ada fraksi yang tidak konsisten dengan keputusan rapat pimpinan (rapim) DPR,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Selasa (30/11) di Jakarta.

Kabar korupsi menyeruak, Selasa (30/11), hanya dua hari menjelang pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 tanggal 2 Desember 2011. Para petinggi Komite Olimpiade Internasional bertekad menyelidiki tiga pengurus FIFA yang diduga terlibat penyuapan.

Dalam pernyataannya FIFA menyebutkan, penyelidikan sudah selesai dan kasus ditutup. Namun, juru bicara IOC berujar, hasil penyelidikan IOC selanjutnya akan dikonfrontasikan dengan hasil penyelidikan FIFA.

Meski berisi tentang proyek dan program yang terkait dengan masyarakat, masyarakat masih sulit mengakses daftar isian pelaksanaan anggaran. Pemerintah masih merasa sebagai satu-satunya agen pembangunan.

”Belum ada perubahan paradigma. Kementerian dan lembaga tidak sadar, pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” ujar Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan, di Jakarta, Rabu (1/12).

Kemitraan adalah lembaga swadaya masyarakat, yang bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendapat pendanaan dari USAID untuk melakukan uji akses.

Penggunaan dana bagi hasil dan bantuan provinsi untuk kabupaten/kota yang telah dicantumkan dalam APBD Jawa Barat 2011 diawasi secara ketat oleh Inspektorat Wilayah. Jika alokasi dana itu tidak digunakan sesuai dengan tujuan, provinsi bisa menghentikan kucuran dana tersebut.

Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Rabu (1/12) di Bandung, menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah provinsi mencegah penyalahgunaan dana bagi hasil dan bantuan daerah yang dikucurkan ke kabupaten/kota.

Sudah menjadi rahasia umum, penegakan hukum di negeri ini rusak karena mafia perkara. Ini tak terkecuali di pengadilan.

Soal mafia di pengadilan, hakim agung Abbas Said mengakuinya dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12). Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan, apakah mafia hukum ada di Mahkamah Agung. Abbas menjawab, ”Saya kira ada, Pak.”

Dewan Pers menilai, terjadi pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan permintaan hak istimewa untuk membeli saham penawaran umum perdana PT Krakatau Steel oleh wartawan. Pelanggaran itu berupa penyalahgunaan profesi serta pemanfaatan jaringan yang dimiliki sejumlah wartawan peliput di Bursa Efek Indonesia.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR akan menonaktifkan dua anggotanya di Badan Kehormatan DPR selama masih ada fraksi yang belum mematuhi keputusan Rapat Pimpinan DPR. Kesepakatan itu adalah menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR.

”Selama PDI-P nonaktif dari BK DPR, kami tidak terikat dengan semua keputusan badan itu,” kata mantan Ketua BK DPR dari Fraksi PDI-P, Gayus Lumbuun, Rabu (1/12) di Jakarta.