Dari lima lembaga penegak hukum, hanya KPK yang terbuka.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, hanya 15 badan publik yang memberikan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), di antara 69 badan publik yang dimintai informasi tersebut.

Koordinator Research and Development Fitra, M. Maulana, mengatakan lembaganya meminta dokumen DIPA untuk menguji kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Permohonan informasi dilakukan sejak Juni hingga November 2010.

Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menuding para politikus diduga ikut terlibat dalam bagi-bagi saham perdana PT Krakatau Steel. "Satu orang mendapat jatah, lalu mendistribusikannya kepada yang lain," kata Modjo kepada Tempo semalam.

Modjo mengungkapkan, mereka yang terlibat itu bukan cuma dari partai-partai besar. Namun dia juga menegaskan Partai Demokrat tak terlibat dalam praktek ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menonaktifkan TM Nurlif, seorang anggota BPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek pelawat. Nurlif ditetapkan sebagai tersangka bersama 25 orang mantan anggota DPR RI lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono menegaskan, pihaknya akan meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau bahkan langsung kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menyegerakan kerja dari para penyidik pajak guna mempercepat penyelesaian perkara perpajakan yang ditangani di Kejaksaan Agung.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penyelesaian kasus mafia pajak tidak berhenti sampai pada pemidanaan mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Penyidik didesak untuk meneliti sumber dana yang mengalir ke rekening Gayus.

Terdakwa penyuapan, keterangan palsu, dan pencucian uang yang terkait mafia hukum, Andi Kosasih, dituntut jaksa penuntut umum hukuman penjara 10 tahun. Sejauh ini, tuntutan terhadap Andi Kosasih merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lain dalam perkara mafia hukum.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyerahkan berkas pemeriksaan dugaan kasus penyuapan yang dilakukan Gayus HP Tambunan kepada penjaga Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Berkas pemeriksaan yang diserahkan tersebut terkait dugaan kasus penyuapan oleh Gayus terhadap Komisaris Iwan Siswanto dan dugaan kasus Iwan Siswanto yang menerima suap.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa setuju jika Kejaksaan Agung mendeponir atau mengesampingkan perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ada ketentuan hukum yang dapat mendasari pilihan tersebut.

Sikap tersebut ditegaskan Harifin, Selasa (23/11) di Gedung MA, Jakarta. ”MA setujui deponeering. Bahwa dengan adanya deponeering, maka putusan pengadilan yang menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan. Unmanning, biarin saja,” ujar Harifin.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (24/11) ini, menggelar rapat dengan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan kemelut di Badan Kehormatan DPR. Pertemuan ini diharapkan dapat menemukan solusi hingga BK DPR dapat kembali berwibawa dan bekerja.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa, menuturkan, pimpinan DPR akan bersikap tegas terhadap konflik di Badan Kehormatan (BK) DPR. ”BK harus dapat segera bekerja, tidak malah terlibat perseteruan,” tutur Pramono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan. Tanpa pengawalan Presiden, jaksa dan polisi akan mudah dikeroyok oleh para pemegang kepentingan.