Para politisi atau kader partai diminta tidak terjebak atau tergoda dalam lima skandal yang kerap mencoreng wajah politisi Indonesia. Kelima skandal tersebut adalah finansial, moral, politik, sosial, dan agama. Godaan itu cukup besar karena politisi memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk menentukan jalannya pemerintahan.
Polisi dinilai gagal menangani perkara Gayus HP Tambunan jika terus berkutat sebatas masalah gratifikasi. Sikap polisi tersebut menimbulkan spekulasi sekaligus kecurigaan tentang adanya upaya melindungi penyuap Gayus. Karena, pasal gratifikasi cenderung hanya menjerat penyelenggara yang menerima uang.
Pernyataan Pers
Meskipun reformasi telah berjalan sejak 1998, namun Negara ini ternyata belum bisa dibebaskan dari Korupsi. Bahkan, korupsi dinegara ini makin merajalela dan merambah ke hampir semua sektor kehidupan. Salah satu penghambat perbaikan itu adalah masih resistennya pejabat generasi lama untuk berubah. Dilain sisi, generasi muda yang masuk ke system birokrasi atau berhubungan dengan birokrasi ternyata juga tidak sedikit yang larut ke dunia yang korup seperti Gayus Tambunan.
Dukungan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan semakin menguat. Siang ini, Kamis (2/12), Koalisi Masyarakat Sipil menemui Pimpinan KPK untuk mendesak pengambilalihan kasus Gayus.
Membawa kunci, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) menemui Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Soedibyo, di kantornya, Kamis (2/12). Mereka mendesak Kajati segera menetapkan tersangka kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan dana Block Grant RSBI di SDN 012 Rawamangun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif. Perbaikan harus terus dilakukan apabila ditemukan ada kelemahan dalam regulasi tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Basrief Arief sebagai Jaksa Agung pada hari yang sama saat DPR memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK.
Penuntasan kasus "rekening Gendut" milik petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga kini masih mengambang. Polisi terkesan menutup-nutupi kasus ini, dengan menolak permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta daftar petinggi Polri yang memiliki rekening dalam jumlah besar.
Kondisi bangsa ini, yang sulit keluar dari persoalan korupsi sejak reformasi bergulir, membenarkan pendapat J.E. Sahetapy bahwa korupsi sudah menjadi hallmark reformasi—sebab, publikasi-publikasi tentang korupsi pun bermunculan dengan berbagai argumentasi, terutama sosio-politis (Kompas, 23 November 2010). Ketika tulisan ini dibuat, Komisi III DPR baru saja memilih Busyro Muqoddas sebagai salah satu unsur pimpinan KPK.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Temuan BPK Perwakilan Jakarta sebesar Rp 5,7 miliar atas pengelolaan dana pendidikan di tujuh sekolah membuktikan bahwa ada pelanggaran prosedur atas pengelolaan dana BOS, BOP, Block Grant dan Komite Sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disampaikan melalui Gubernur menyimpulkan tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dana BOS tersebut.
