Para politisi atau kader partai diminta tidak terjebak atau tergoda dalam lima skandal yang kerap mencoreng wajah politisi Indonesia. Kelima skandal tersebut adalah finansial, moral, politik, sosial, dan agama. Godaan itu cukup besar karena politisi memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk menentukan jalannya pemerintahan.

Hal itu diingatkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo kepada kader PAN saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Wilayah DPW PAN Sulawesi Utara di Manado, Sabtu (4/12). Dalam musyawarah tersebut terpilih Tatong Bara, Wakil Wali Kota Kotamobagu, sebagai Ketua DPW PAN Sulut.

Menurut Drajad, dalam iklim demokrasi negara berkembang, godaan finansial kepada seorang politisi cukup banyak. Hal itu terjadi karena politisi Indonesia yang duduk di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR memiliki kekuasaan cukup besar untuk menentukan jalannya pemerintahan.

”Kekuasaan besar itu menawarkan banyak godaan. Seorang politisi mendadak menjadi kaya raya, tetapi kemudian masuk penjara karena kasus korupsi. Jadi, harus kuat iman,” katanya.

Ia menambahkan, kekayaan politisi Indonesia diperoleh melalui berbagai cara. Hal lazim adalah tawar-menawar finansial dalam pembuatan setiap undang- undang atau peraturan. Ada juga dukungan politik kepada kekuasaan dengan iming-iming uang dan jabatan.

”Hal ini lumrah terjadi dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kader partai PAN tidak terjebak dengan lima skandal, terutama finansial,” katanya. Ia menegaskan, ukuran kebersihan skandal finansial politisi Indonesia paling rendah di dunia. Lebih berbahaya adalah skandal agama yang dijadikan instrumen dalam berpolitik.

Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando, mengatakan, skandal finansial memiliki daya rusak luar biasa dalam demokrasi. Ia tak habis pikir mengapa seorang anggota DPR asal Sulawesi Utara setiap pulang ke Manado membagi-bagikan uang kepada konstituennya hingga ratusan juta rupiah. ”Bayangkan kalau setahun ia lima kali pulang. Uang itu diperoleh dari mana?” katanya.

Skandal-skandal yang sering dilakukan politisi, ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Tommy Legowo, Minggu kemarin, disebabkan etika moral politisi yang masih lemah. Untuk itu, peran partai politik sangat diperlukan untuk memilih kader-kader parpol yang lebih berkualitas.

”Mereka tidak berpedoman pada perilaku yang terhormat. Korupsi yang dilakukan politisi bukan karena mereka kurang uang, tetapi karena ketamakan. Ini, kan, soal etika, mengapa sudah punya uang masih perlu uang lebih banyak lagi,” katanya.

Untuk itu, kata Tommy, parpol harus memastikan kualitas keahlian dan etika kadernya. ”Tidak ada yang bisa melakukan perbaikan etika kadernya, kecuali parpol itu sendiri. Sedangkan masyarakat juga harus lebih kritis ketika memilih wakilnya di parlemen,” ujar Tommy.

Tommy menambahkan, pendidikan politik untuk masyarakat penting dilakukan supaya masyarakat bisa menghukum politisi. ”Masyarakat harus berhati-hati ketika memilih wakil rakyat di parlemen,” katanya. (SIE)
Sumber: Kompas, 6 Desember 2010