Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif. Perbaikan harus terus dilakukan apabila ditemukan ada kelemahan dalam regulasi tersebut.

”Mari kita perbaiki terus-menerus manakala kita tahu ada kelemahan dari regulasi. Mari kita lakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif, termasuk metodologi whistle blower (penyingkap aib),” ujar Presiden Yudhoyono ketika membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12).

Perhatian lebih besar perlu ditujukan pada institusi yang menjadi kontributor utama penerimaan negara, institusi yang memiliki pembelanjaan besar, serta penyimpangan pada pelayanan publik utama.

Institusi pengelola aset dan keuangan negara juga perlu diperhatikan. Begitu juga lembaga yang punya anggaran besar dan melakukan pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar. ”Saya masih melihat penyakit mark up, (penggelembungan anggaran) masih ada,” ujar Presiden.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, ditekankan Presiden, juga perlu difokuskan pada lingkungan penegak hukum. ”Bayangkan kalau kita sudah menghunus pedang lawan korupsi, tiba-tiba penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi juga terlibat dalam kejahatan ini. Kalau ingin menyapu lantai yang kotor, mari kita pastikan sapu kita bersih terlebih dahulu,” ujar Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Ditegaskan Presiden, KPK jadi motor penting dalam pemberantasan korupsi, yang harus diimbangi penegak hukum lain.

Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan, KPK telah mendesain sistem whistle blower yang memungkinkan setiap orang bisa melaporkan dugaan korupsi. Identitas pelapor dijamin aman. (DAY/NWO)
Sumber: Kompas, 2 Desember 2010