Tradisi pemerintah untuk membiarkan beberapa jabatan publik kosong, atau tak terisi sesuai jadwal atau sesuai undang-undang, adalah kebiasaan buruk yang harus segera diakhiri. Kebiasaan itu juga bisa mengganggu jalannya fungsi pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian.

Kebiasaan itu muncul karena buruknya sistem administrasi negara dan terlalu mudahnya Presiden dipengaruhi opini publik. Selain itu, Presiden dinilai acap kali ragu dalam mengambil keputusan, terutama apabila ada kepentingan politis yang berada di belakangnya.

Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melalui voting di Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (25/11). DPR juga memutuskan Busyro menjabat hanya setahun.

Namun, DPR diminta mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK pengganti selama empat tahun. Selain pertimbangan biaya perekrutan yang mahal, secara hukum juga tak ada hambatan. ”Tidak seimbang antara energi dan biaya jika masa jabatan hanya setahun,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid.

Keanggotaan dan komposisi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat harus dirombak total. Selain untuk menghilangkan konflik, perombakan total juga dibutuhkan agar format BK DPR sama dengan format ideal alat kelengkapan DPR, yaitu terdiri dari semua perwakilan fraksi.

Dua hari ini, Rabu dan Kamis (1-2/12), akan menjadi hari yang penting bagi agenda reformasi peradilan masa depan. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan menguji 14 calon unsur pimpinan Komisi Yudisial dan kemudian memilih tujuh di antaranya. KY adalah satu-satunya lembaga yang diamanatkan konstitusi untuk mengawasi perilaku, menjaga kehormatan, dan menegakkan kode etik hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil alih kasus Gayus HP Tambunan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Saat ini KPK masih menunggu hasil koordinasi dengan Polri, Direktorat Jenderal Pajak, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Mereka berupaya memetakan penanganan dugaan kasus mafia pajak terkait Gayus.

”Kami belum mengetahui apakah ada unsur korupsi atau tidak. Kalau memang ada, baru bisa kami ambil alih,” ujar Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah seusai ”Seminar Pemberantasan Korupsi” di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/11).

Rilis Konferensi Pers

Jauh –jauh hari, sesungguhnya publik sudah pesimis kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan Cs akan bisa diungkap secara tuntas oleh kepolisian. Pasalnya, banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan oknum petinggi kepolisian yang terlibat di dalam kasus tersebut. Sehingga sulit untuk percaya, kepolisian akan mampu menuntaskannya ditengah pusaran konflik kepentingan (conflict of interest).

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penyelesaian kasus mafia pajak tidak berhenti sampai pada pemidanaan mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Penyidik didesak untuk meneliti sumber dana yang mengalir ke rekening Gayus.

Penyelesaian kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan hingga kini belum tuntas diungkap oleh aparat kepolisian. Bahkan, polisi seakan sengaja "melokalisir" kasus ini, dengan hanya mencekal pegawai setingkat Gayus serta polisi berpangkat perwira, yakni Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Sementara, pejabat tinggi Polri seperti Edmon Ilyas, Pambudi Pamungkas, Eko Budi Sampurno, Raja Erizman, hingga kini belum tersentuh.

Ketika menawarkan posisi Ketua Komisi Kejaksaan kepada aktivis antikorupsi dan hak asasi manusia, Bambang Widjojanto, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 26 November 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah tokoh yang sangat kredibel.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dipilih Komisi III DPR menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang tidak terpilih.

Dengan terpilihnya Busyro, lowongan Ketua KPK yang kosong karena Antasari Azhar masuk tahanan terisi.

Sejalan dengan isi UUD 1945 dan upaya penegakan hak asasi manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya menjamin hak keamanan sekaligus ekonomi kliennya. Jaminan itu mendesak diberikan kepada klien kasus kejahatan terorganisasi, seperti korupsi, perdagangan manusia, dan narkoba.