KALEIDOSKOP POLITIK DAN HUKUM 2010

Panggung politik bulan Maret dan April 2010 diwarnai dengan gerakan di DPR yang mengejar pengungkapan masalah Bank Century. Sementara itu, pergantian Ketua Umum Partai Demokrat menjadi pusat perhatian karena tampilnya Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sebagai calon dalam pemilihan pemimpin partai itu. Andi didukung Edhie Baskoro Yudhoyono.

Maret
2 Maret 2010
Dalam Rapat Paripurna DPR untuk membacakan keputusan Panitia Khusus Century, terjadi kericuhan yang memalukan di antara anggota Dewan.

Tahun 2010 banyak menorehkan peristiwa penting bagi Bantul. Bumi Projo Tamansari itu punya bupati baru, Sri Suryawidati, yang menggantikan suaminya sendiri, Idham Samawi. Tahun 2010 juga tahun pembuka tabir kasus korupsi di Bantul. Bidang pangan kini terancam.

Perjalanan Bantul tahun ini diawali penerimaan dana rehab pascagempa bagi 34 desa, masing-masing sebesar Rp 48 juta hingga Rp 250 juta. Bersamaan dengan itu mencuat kasus korupsi dana rekonstruksi gempa. Setidaknya 11 laporan korupsi telah masuk ke kejaksaan dan sebagian besar melibatkan pamong desa.

Ibarat nakhoda kapal, figur Ketua Komisi Yudisial akan sangat menentukan arah lembaga tersebut, khususnya terkait pengawasan hakim dalam lima tahun ke depan. Maksimal tidaknya pelaksanaan kewenangan pengawasan KY, terkebiri atau justru bergigi, sangat bergantung pada pribadi yang memimpin lembaga itu.

Untuk itu, tujuh pimpinan KY Jilid II (periode 2010-2015) diimbau cermat serta mengedepankan kepentingan lembaga dan pencari keadilan dalam memilih ketua.

Untuk mempercepat pencapaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembentukan tim khusus yang menindaklanjuti laporan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tim yang pertama kali dibentuk ini diharapkan terus ada pada tahun-tahun selanjutnya.

Karakter pengelolaan dana partai 11 tahun terakhir belum sepenuhnya bergeser dari praktik pengelolaan dana partai di era Orde Baru.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan akan menyiapkan pengacara bagi Wali Kota Pagar Alam Djazuli Kuris. Pengacara itu untuk mendampingi Djazuli yang jadi tersangka korupsi dana alokasi khusus tahun 2009 dengan kerugian negara Rp 3,032 miliar.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Madang, Kamis (23/12), mengungkapkan, DPD Partai Golkar Sumsel siap memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Gelombang unjuk rasa mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan APBD Lampung Timur dengan terdakwa Bupati Lamtim Satono, Kamis (23/12) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung. Seperti sidang perdana kasus ini, Senin (20/12), pengunjuk rasa kembali mendatangi gedung PN Tanjung Karang untuk memberi dukungan kepada Satono yang didakwa sengaja memindahkan kas APBD Lamtim senilai Rp 108 miliar untuk mendapatkan bunga tambahan Rp 10 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis terdakwa Komisaris Arafat Enanie dengan hukuman penjara selama 5 tahun, ditambah denda Rp 150 juta, subsider 4 bulan penjara, terkait mafia hukum Gayus HP Tambunan. Putusan itu menguatkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

”Vonis sudah keluar. Arafat tetap lima tahun,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M Yusuf di Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (23/12).

Calon Ketua Komisi Yudisial harus diumumkan kepada masyarakat. Dan, Ketua KY sebaiknya dipilih dari anggota yang paling sedikit resistensinya, semangat juangnya tinggi, serta mempunyai program dan gagasan nyata ke depan.

Demikian diingatkan Didi Irawadi S, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kamis (23/12) di Jakarta. ”Komisioner KY yang ada sekarang harus bersungguh- sungguh mengawasi hakim serta lembaga peradilan. Anggota KY harus berani dan menjaga integritasnya,” kata Didi yang juga anggota Komisi III DPR.

Mahkamah Agung tetap menghukum mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syamsuddin Manan Sinaga dengan pidana penjara selama satu tahun.
MA menilai, Syamsuddin Manan bersalah karena telah menggunakan uang pengumpulan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 344 juta dan 13.000 dollar Amerika Serikat.