Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 700 miliar. Dengan demikian, sejak pertama kali dibentuk pada 2003 total uang negara yang diselamatkan komisi antikorupsi ini mencapai Rp 8 triliun.

Demikian penjelasan Wakil Ketua KPK Haryono Umar dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2010 di Jakarta, Rabu (29/12). Hadir semua pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Busyro Muqoddas, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin.

Ratusan orang antre di depan pintu ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh setiap hari. Hampir semuanya membawa proposal bantuan. Sebagian yang datang adalah kalangan tua dengan berkopiah dan berkain sarung, sebagian lagi anak-anak muda yang mengaku mantan tentara Gerakan Aceh Merdeka.

Tak kalah ramai suasana di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bahkan di sana lebih ramai lagi karena, selain yang datang membawa proposal, ada juga perempuan datang bersama bayi meminta uang tunai dari anggota dewan.

Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya penindakan dan pencegahan di sepanjang tahun 2010. Untuk tahun ini KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 175 miliar.

Angka sebesar Rp 175.995.326.652 berasal dari perincian, penanganan kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp 173.012.124.663  miliar, pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro sebesar Rp 5. 913.190, dan pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 2.977.288.899.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Jenderal Susno Duadji mengakui telah membeli cek pelawat pada 2008. Namun ia membantah tudingan bahwa uang yang dipakai untuk membeli cek tersebut berasal dari dana pengamanan pilkada Jawa Barat. "Saya memang membeli traveler's cheque itu, tapi tidak terkait dengan pemotongan (dana pengamanan pilkada),” ujar Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Kejaksaan Agung berkukuh akan meneruskan penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra, ke pengadilan. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, pengadilan merupakan lembaga yang berhak menentukan apakah bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu bersalah atau tidak dalam kasus Sisminbakum.

Putri hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi, Nesyawaty Arsyad, kemarin mengadukan Dirwan Mahmud, mantan bupati terpilih Bengkulu Selatan, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Nesyawaty menyangkal tudingan menerima uang Rp 20 juta seperti yang disampaikan Dirwan. "Saya sama sekali tak pernah diberi uang sejumlah tersebut oleh Dirwan," katanya setelah melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Ia datang mengenakan baju bermotif batik dan ditemani seorang pengacara.

Selasa (28/12), sidang adjudikasi kedua sengketa informasi pembukaan rekening gendut petinggi Polri digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo), Jakarta. Dalam sidang kedua, Mabes Polri masih bersikukuh menolak memberikan data-data rekening perwira tinggi yang dinilai mencurigakan.

Indonesia Corruption Watch mengajukan sengketa informasi terhadap Mabes Polri terkait penolakan Mabes Polri untuk membuka data hasil pemeriksaan dan klarifikasi rekening mencurigakan milik 17 perwira Polri.

ICW meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) agar menyatakan informasi tersebut tidak tergolong sebagai informasi rahasia dan bisa diakses publik. ICW juga meminta Majelis Komisioner KIP memerintahkan Mabes Polri untuk membuka data tersebut.

Kepolisian dan kantor wilayah pajak berbeda persepsi mengenai besaran angka kerugian negara yang diakibatkan dugaan penggelapan Pajak Penghasilan oleh Muslim Samaun, pegawai Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kepolisian memastikan akan menggunakan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

”The flood of money that gushes into politics today is a pollution of democracy” Theodore H White

Kualitas demokrasi perwakilan sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya partai politik sebagai institusi penyangganya.