Rrrrruaaaarr biasa! Dua kata itu amat tepat untuk menggambarkan sepak terjang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dalam mengelabui hampir semua lini aparat penegak hukum dari kejaksaan, kepolisian, hingga kehakiman, bahkan aparat imigrasi.

Gayus tepat pula untuk dijuluki sebagai ”Man of The Year 2010” karena sepanjang tahun itu tak putus-putusnya media di Tanah Air memberitakan kasus megaskandal pajak yang melibatkan Gayus.

Berita perjalanan misterius Gayus HP Tambunan ke sejumlah negara, sekitar September 2010, menjadi tamparan hebat pada awal tahun 2011. Dalam konteks apa pun, tamparan ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan berita pelesiran Gayus ke Bali pada awal November tahun lalu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar memastikan, Kantor Imigrasi Jakarta Timur secara resmi tak pernah mengeluarkan paspor atas nama Sony Laksono. Data pada paspor Sony Laksono, dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, juga palsu.

Patrialis, Kamis (6/1) di Jakarta, mengakui pula, paspor atas nama Sony Laksono asli, tetapi prosesnya tak dilakukan di kantor imigrasi mana pun. Banyak kejanggalan dalam paspor itu.

Elemen masyarakat Indramayu, Jawa Barat, meminta Kejaksaan Agung segera menangkap mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi PLTU Sumuradem. Masyarakat menganggap, penahanan serta pengadilan Yance menjadi supremasi penegakan hukum di Indramayu.

Mantan Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat Maman Abdulrahman Pasya, Kamis (6/1), akhirnya memberikan kesaksian bagi terdakwa mantan Kepala Polda Jabar Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam kasus korupsi dana pengamanan pemilihan gubernur Jabar tahun 2008. Kesaksian Maman memberatkan Susno, tetapi mengundang kecurigaan hakim pula.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendeklarasikan dirinya antikorupsi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2011 di Jakarta, Kamis (6/1). Pendeklarasian antikorupsi ditandai penandatanganan naskah deklarasi oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di negeri ini telah menipis sehingga membahayakan tegaknya negara hukum. Hal itu terjadi karena pemerintah gagal memperbaiki sistem hukum menyusul terkuaknya berbagai kasus mafia hukum yang melibatkan aparat dan praktisi hukum.

Pernyataan Pers

Penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Piala AFF telah berakhir pada Desember 2010 lalu.  Hasilnya adalah Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah selisih gol dari Malaysia. Selain kegagalan, salah satu isu krusial yang tidak boleh dilupakan dalam penyelenggaraan Piala AFF khususnya di Jakarta lalu adalah carut marutnya pengelolaan tiket pertandingan selama Indonesia bertanding.

Karut marut pengelolaan kompetisi sepakbola Piala Suzuki AFF 2010 memunculkan desakan publik kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran. Publik yang diwakili ICW, sejumlah tokoh masyarakat, LSM pecinta dan supporter sepakbola yang tergabung dalam organisasi Save Our Soccer (SOS), meminta PSSI membuka informasi mengenai pengelolaan tiket piala AFF dan hasil audit keuangan PSSI selama enam tahun terakhir (2005-2010).

Kejaksaan tak akan memanggil Yudhoyono dan Megawati.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla serta mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan Yusril Ihza Mahendra tak bisa disalahkan dalam kaitan dengan kebijakannya melansir Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kalla dan Kwik mengungkapkan hal itu setelah dimintai keterangan sebagai saksi meringankan bagi Yusril, tersangka dugaan korupsi Sisminbakum, di Kejaksaan Agung kemarin.