Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (17/1), mengeluarkan empat instruksi untuk penuntasan kasus hukum Bank Century.

Penuntasan kasus hukum Bank Century itu merupakan salah satu agenda utama sidang kabinet terbatas yang berlangsung di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta.

”Pertama, saya menginstruksikan untuk menuntaskan semua kegiatan guna merespons hasil panitia angket DPR tentang Bank Century,” katanya.

Agenda pemberantasan korupsi belakangan ini terasa stagnan dan merisaukan bagi perkembangannya di tahun-tahun mendatang.

Keadaan ini tak saja diperlihatkan oleh tidak melajunya kurva indeks persepsi korupsi tahun 2010 (2,8) dari tahun sebelumnya. Hal itu juga ditunjukkan oleh cenderung melemahnya kelembagaan antikorupsi dan menguatnya perlawanan balik koruptor seiring dengan semakin terkonsolidasinya oligarki elite dalam fragmentasi politik di era demokrasi saat ini.

Separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Dari 33 gubernur, 17 di antaranya tersangkut perkara sehingga harus dinonaktifkan dari jabatan. Hampir setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu dikeluhkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah, Senin (17/1) di Jakarta. Ia menceritakan, saat ini ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang di antaranya adalah gubernur.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tengah menyelidiki kemungkinan Gayus H. Tambunan, terdakwa suap pajak, telah melarikan harta kekayaannya ke luar negeri. Dugaan ini mencuat setelah publik kembali dihebohkan oleh kepergian Gayus ke Makau, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong selama ia menjadi tahanan di Rutan Markas Komando Brimob Depok, setelah ia juga kedapatan "berlibur" ke Nusa Dua, Bali, untuk tujuan yang hingga kini belum bisa diketahui.

Seruan publik yang menuntut Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid semakin gencar pascapergelaran Piala AFF 2010. PSSI dinilai gagal menyelenggarakan event olahraga terbesar Asia Tenggara itu karena manajemen kompetisi yang buruk dan maraknya praktik korupsi.

Selama ini penyusunan anggaran tidak melibatkan semua komponen yang ada, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh pengurus yayasan atau kepala sekolah. Akibatnya, tidak sedikit korupsi atau penyalahgunaan dana sekolah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) seharusnya melibatkan masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana sekolah sekaligus memperkuat kontrol penggunaannya.

Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Medan Herliadi mengatakan hal itu seusai pelatihan penyusunan APBS di Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/1).

Kementerian Keuangan siap menerima permintaan data wajib pajak dari pihak mana pun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus apa pun, termasuk pada penyidikan terkait mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Data akan diberikan sepanjang permintaan yang disampaikan itu memenuhi aturan hukum.

Dugaan kasus suap dalam proses penilaian penghargaan Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi momentum untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap lainnya dalam proses penilaian penghargaan Adipura 2010. Desakan itu muncul karena raihan Adipura tidak berkorelasi positif dengan kota sehat lingkungannya dan adanya lonjakan jumlah peraih Adipura pada 2010.

Ahli perencanaan dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan, penyidikan dugaan kasus suap dalam proses penilaian Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi pintu masuk bagi kemungkinan suap lainnya.

Hak menyatakan pendapat DPR merupakan instrumen pengawasan parlemen yang diatur secara umum (lex generalis) dan secara khusus (lex specialis) dalam konstitusi, masing-masing di Pasal 20A dan Pasal 7A-7B UUD 1945. Secara khusus hak menyatakan pendapat DPR dalam rangka pemakzulan presiden/wakil presiden harus didukung 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir pada Rapat Paripurna DPR.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai klub sepakbola, rawan politisasi dan korupsi. Lapangan sepakbola menjadi arena barter politik karena memiliki basis massa yang besar.

"APBD yang masuk ke sepakbola semata-mata dalam rangkaian membangun relasi politik dalam bidang sepakbola," ujar Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dalam diskusi "Sepakbola Berprestasi Tanpa APBD" bersama komunitas pecinta sepakbola Save Our Soccer (SOS), di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (16/1).