Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membentuk Satuan Tugas untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran pendidikan tahun 2009. Dugaan penyimpangan itu ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dan besarnya sekitar Rp 2,3 triliun.

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Wukir Ragil di Jakarta, Jumat (21/1), mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap unit-unit kerja yang tercatat dalam rekomendasi BPK. Diharapkan pengusutan itu bisa selesai akhir Februari 2011.

Kongres tahunan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), 'ditandingi' dengan tuntutan suporter terhadap pembersihan institusi PSSI. Suporter sepakbola yang tergabung dalam Aliansi Suporter Indonesia, Jumat (21/01/11), melaporkan kekacauan pengelolaan tiket dalam pertandingan Piala AFF 2010 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koalisi Antikorupsi Pendidikan (KAKP) mengancam melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto ke polisi karena tidak memenuhi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kadisdik tidak menyerahkan salinan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Block Grant RSBI SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67 dan SDN 012 RSBI Rawamangun Jakarta yang diminta KAKP, sebagaimana diperintahkan majelis komisioner KIP.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan surat keberatan terkait respons Universitas Indonesia (UI) terkait permintaan informasi pengelolaan dana mahasiswa dan laporan keuangan universitas. UI dinilai tidak memberikan data lengkap sesuai permintaan ICW pada 10 Desember 2010.

Kejaksaan Agung menyatakan, berkas perkara tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum sudah lengkap sehingga telah memenuhi syarat dilimpahkan ke pengadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk perlindungan saksi dan korban. Hal itu terkait banyaknya pengungkap kasus (whistle blower) yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/1). ”Ini pertemuan lanjutan. Pada Agustus 2010 LPSK dengan KPK sudah membicarakan perlindungan saksi,” katanya.

Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Kamis (20/1), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 daerah. Pemeriksaan ini adalah yang pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 29 September 2010.

”Saya dianggap ikut serta dan terlibat. Padahal, faktanya tidak demikian,” kata Hari Sabarno seusai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Vonis tujuh tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Gayus Halomoan Tambunan membeliakkan publik. Rasa keadilan masyarakat terusik. Salahkah majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada Gayus?

Memang apa yang benar dan yang salah bisa berbeda menurut kepentingan pihak yang terlibat. Dalam kasus Gayus, ada rujukan yang bisa jadi yurisprudensi. Hakim Muhtadi Asnun yang dapat suap 20.000 dollar AS dari Gayus hanya divonis dua tahun penjara. Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang korupsi Rp 13,8 miliar hanya divonis 10 tahun.

Nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur (orang bijak tidak menghukum karena dilakukan dosa, tetapi agar tidak lagi terjadi dosa). Demikian Seneca merujuk ajaran filsuf Yunani, Plato.

Ajaran tersebut adalah landasan filsafati tujuan pidana sebagai upaya pencegah umum (general prevention). Artinya, seseorang harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Perihal berat-ringannya pidana, ada tiga faktor yang amat memengaruhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua staf Menteri Lingkungan Hidup, Kamis (20/1). Pemeriksaan itu terkait kasus suap dalam penghargaan Adipura Kota Bekasi. Secara terpisah Kementerian Lingkungan Hidup meralat pernyataan soal penambahan nilai Bekasi.