Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 tak lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan, bagi pengamat hukum tata negara, Refly Harun, kinerja DPR saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kinerja DPR periode sebelumnya pada tahun pertama periodenya.
Dewan Perwakilan Rakyat memang sudah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung barunya, yang senilai Rp 1,138 triliun. Meskipun tidak semua fraksi dan anggota DPR sependapat, suara rakyat terasa tak didengar oleh mereka yang mengaku wakil rakyat tersebut. Bahkan, sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran juga seperti angin lalu bagi sebagian besar anggota DPR.
Persoalan hukum dan ekonomi menjadi problem bangsa Indonesia yang tak beranjak baik, berputar-putar di tempat. Mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, desakan masyarakat atas pentingnya negara mengatasi kedua masalah itu tidak dijawab dengan tindakan yang memuaskan.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh terlibat dalam aktivitas di perusahaan apa pun. "TNI aktif enggak boleh berbisnis," ujarnya di Jakarta setelah mengikuti acara hari jadi Angkatan Udara kemarin.
Penegasan Purnomo ini disampaikan menanggapi keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb, sebagai Komisaris Utama PT Sarwahita Group Management.
Pernyataan Pers Malang Corruption Watch (MCW) dan Indonesia Corruption Watch (ICW)
Demi menjaga nama baik Partai Demokrat dimata publik, maka SBY sebagai dewan pembina sebaiknya mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.
Ada beberapa alasan:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2010 yang memuat beberapa data tidak akurat, sekadar menjiplak, dan hanya copy paste alias memindahkan data LKPJ 2009 menunjukkan ketidaksungguhan Pemerintah Provinsi Jateng dalam penyelenggaraan tata negara.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo harus segera mengusut kesalahan data tersebut dan memperbaikinya. Tidak hanya itu, Gubernur juga harus mengevaluasi tim yang bertanggung jawab menyusun LKPJ 2010, apalagi dalam penyusunan LKPJ anggarannya ratusan juta rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Amrun Daulay sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di kementerian itu. Amrun yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat disangka terlibat dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 25 miliar itu.
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi. Dengan demikian, Ahmad Sujudi tetap harus menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda Rp 200 juta sebagaimana diputuskan pengadilan tingkat banding.
Demikian diungkapkan Hakim Agung Mansur Kertayasa kepada pers, Jumat (8/4) di gedung MA, Jakarta. Mansur adalah ketua majelis dalam perkara tersebut, dengan anggota majelis PK antara lain Suryajaya, Samsul Rakan Chaniago, Sofyan Martabaya, dan Muhammad Asyikin.
Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatur dana bantuan sosial, yang saat ini rawan dikorupsi. Setelah ditetapkan aturan yang ketat (rigid), alokasi dana bansos lebih akuntabel dan transparan.
”Kami belum tahu maksud KPK seperti apa, sementara setiap daerah berbeda karakter dan variabelnya banyak. Jadi kami akan membuat tim bersama KPK untuk menyusun aturan itu,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis (7/4) di Jakarta.
Kepala Perwakilan C Lotti & Associati for Indonesia Giovanni Gandolfi menjadi tersangka dalam kasus proyek Water Resources and Irrigation Management Project di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2007-2009. Warga negara Italia itu merupakan konsultan dalam proyek tersebut.
