Kecepatan penanganan perkara di kejaksaan kerap terhambat oleh pihak ketiga atau hal-hal di luar kendali kejaksaan. Hal ini membuat penuntutan dan pelimpahan berkas ke pengadilan kadang kala berlangsung lama dan tidak bisa dipastikan waktunya.
Demikian dijelaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Rabu (13/4) di Jakarta.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemantau Gedung DPR, Rabu (13/4) di Jakarta, mengadukan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR. Laporan pengaduan itu diterima staf kesekretariatan BK DPR, untuk kemudian disampaikan kepada anggota BK DPR untuk dipelajari.
Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan anggaran Rp 541 miliar untuk kunjungan ke luar negeri dalam rangka legislasi tahun 2012. Angka itu naik hingga 79,7 persen dibandingkan anggaran 2011 sebesar Rp 301 miliar.
Ketua DPR Marzuki Alie, Rabu (13/4) di Jakarta, membenarkan kenaikan anggaran ke luar negeri tersebut. ”Masalah kunjungan kerja (ke luar negeri) dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang anggotanya terdiri dari semua fraksi. Pimpinan BURT hanya mengoordinasikan rapat, tidak dapat membatalkan keputusan,” kata Marzuki, yang juga Ketua BURT.
Tim penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta laporan hasil analisis terhadap 29 petugas pajak yang menangani permohonan keberatan dan banding 19 perusahaan wajib pajak yang diduga terkait dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Permintaan itu disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa 107 pegawai pajak yang menangani atau meneliti permohonan keberatan dan banding.
Pimpinan dan anggota Komisi Yudisial menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (13/4). KY menyampaikan keluhan hakim tentang pembayaran remunerasi yang tersendat.
”Selama ini hakim sudah mendapatkan remunerasi, tetapi baru sekitar 70 persen dari yang seharusnya mereka terima. Itu pun pembayarannya tersendat, tidak lancar,” kata Ketua KY Erman Suparman seusai pertemuan.
Tim penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta laporan hasil analisis terhadap 29 petugas pajak yang menangani permohonan keberatan dan banding 19 perusahaan wajib pajak yang diduga terkait dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Permintaan itu disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa 107 pegawai pajak yang menangani atau meneliti permohonan keberatan dan banding.
Korupsi massal dan sistemis mengancam penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah triwulan I tahun 2011 di puluhan ribu SD dan SMP.
Risiko dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikorupsi kali ini diprediksi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pelayanan publik sekolah sangat terganggu karena kekurangan dana operasional.
Korupsi massal dan sistemis dapat dipicu dua hal, yakni keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS.
Proyek pembangunan gedung baru DPR RI harus dihentikan, karena berpotensi memboroskan keuangan negara hingga Rp 602 miliar rupiah, atau lebih dari separuh anggaran yang diajukan BURT senilai Rp 1,138 triliun. Proyek ini juga dinilai melanggar asas kepatutan dan efesiensi pembangunan gedung negara.
Ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi PBB/KAK PBB (2003) bukan semata-mata tugas rutin pemerintah. Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas komitmen politik luar negeri RI untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun 2010 diwarnai pelemparan selebaran berisi kritik oleh para mahasiswa ke arah kursi-kursi puluhan anggota DPRD.
Mereka menilai DPRD Banten mandul, hanya duduk manis, dan menjadi pendengar setia eksekutif, serta tidak berani bersuara lantang membela kepentingan rakyat.
