KPK Ungkap Rahasia

Meski sempat ditolak oleh sebagian anggota,  akhirnya rapat Tim Pengawas Century DPR menyetujui usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar rapat dan pembahasan soal dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilanjutkan di Kantor KPK secara tertutup.

’’Rapat Timwas Century DPR menyetujui usulan KPK agar rapat berikutnya dilakukan di Kantor KPK,’’ ujar Ketua DPR Marzuki Alie usai rapat timwas dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

USAHA internal Partai Demokrat menghadirkan M Nazaruddin, mantan bendahara umum partai, tampaknya bakal pelik. Ketua Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafsah, menegaskan partai tidak mampu dan tidak memiliki kapasitas menghadirkannya dalam proses hukum (SM, 14/6/11).
Tim bentukan partai yang datang ke Singapura tidak dirancang untuk menjemput. Kedatangan tim hanya untuk mengimbau agar mantan pengelola uang partai itu mau pulang ke Tanah Air.

Terdakwa dugaan kasus cek pelawat Panda Nababan menuding jaksa penuntut umum telah melakukan rekayasa yang menyebut dirinya terbukti menerima travel cheque sebesar Rp1,45 miliar.

Politikus senior PDIP ini juga menilai tuntutan jaksa penuh kebohongan, manipulatif, dan fitnah. Jaksa juga dinilai telah melakukan penyimpangan hukum dengan menafsirkan tindakan terdakwa yang telah menerima hadiah cek pelawat. ”Semua yang dituduhkan jaksa penuh rekayasa. Faktanya dalam persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyebut terdakwa telah menerima travel cheque.

Implementasi desentralisasi atau otonomi daerah dinilai telah memicu terjadi penyebaran praktik korupsi yang lebih parah dibandingkan saat era Orde Baru. Peluang korupsi di era otonomi daerah ini menjadi lebih terbuka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mengungkapkan, saat Orde Baru, pelaku korupsi hanya orangorang tertentu karena peluang dan kesempatan terbatas. Hanya mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaanlah yang bisa melakukannya. Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kala itu, ujarnya, yang hidupnya sederhana hingga masa baktinya berakhir.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu telah mencemari dunia peradilan di Tanah Air.Tidak hanya itu, peristiwa tersebut juga menimbulkan opini miring terhadap dunia peradilan yang selama ini tidak pernah berhenti menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Semakin hari berita mengenai petinggi negara yang tertangkap atau diduga melakukan tindak korupsi bukan semakin surut,melainkan semakin ramai.Di saat yang sama, sikap abai petinggi republik, dari kalangan birokrasi, anggota Dewan, pemimpin masyarakat sipil (Islam atau sekuler) tingkat pusat atau daerah, terhadap berbagai soal yang dihadapi rakyat (kecil) juga semakin tajam.

KPK memanggil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan sebagai saksi untuk kurator PT Skycamping Indonesia dan Puguh Wirawan tersangka kasus penyuapan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar.

Ketika datang ke kantor KPK, Otto terlihat menghindari pertanyaan wartawan terkait pemeriksaan terhadap dirinya.“ Tidak ada apa-apa kok,” jawab Otto menyangkut pemanggilan dirinya,kemarin. Begitu halnya usai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.57 WIB, saksi untuk kurator PT Sky Camping Indonesia ini langsung bergegas menuju mobil yang tengah menjemputnya.

WAKIL Presiden Boediono minta semua pihak untuk ikut mendukung keberadaan Inpres No 9/2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya bersama untuk menghilangkan permasalahan yang menggerogoti negara.”Muatan inpres itu sebenarnya sangat penting sehingga perlu untuk sama-sama berantas korupsi,” kata Wapres Boediono saat membuka Forum Antikorupsi II Sosialisasi Inpres No 9/2011 di Jakarta kemarin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, memberi hak pembantaran kepada Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohamad, ke rumah sakit setelah jatuh pingsan dalam persidangan Senin lalu.

Mochtar pingsan setelah mendengarkan keterangan saksi yang memberatkannya, yakni Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Ahmad Zulnaeni.

Terdakwa korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Timur bisa bernapas lega. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengeluarkan penetapan penahanan. "Saya tidak mau komentar tentang itu. Yang jelas, kami nilai terdakwa tidak akan mempersulit jalannya sidang," kata ketua majelis hakim Mas'ud seusai sidang perdana kemarin.