Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan penjabat Bupati Lanny Jaya, Papua, John Way, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pemilihan umum kepala daerah senilai Rp 12,4 miliar. Kasus ini juga diduga melibatkan lima pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Ketua KPU Lanny Jaya Abenius Wenda dan Sekretaris KPU Esben Wakerkwa telah kami tahan dan dititipkan di Rutan Polda Papua hari ini," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Leo R.T. Panjaitan di Jayapura kemarin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan sejumlah mata uang asing di rumah Syarifuddin Umar. Uang asing yang berhasil ditemukan itu adalah uang Thailand dan dolar Singapura yang belum diketahui jumlahnya.

Penemuan uang asing ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tersebut.“Saya lihat beberapa dokumen dan mata uang asing, Thailand dan Singapura. Jumlahnya saya tidak tahu.Biarkan KPK saja yang menjelaskan,” kata kuasa hukum Syarifuddin, Agusmin Girsang, di Jakarta kemarin.

Kondisi kesehatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Syamsul Arifin yang terus memburuk mendapat perhatian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ical-panggilan akrab Aburizal Bakrie- berharap Syamsul bisa dirawat di Gleanagles Hospital Singapura. Menurut dia, tak perlu ada kekhawatiran bahwa Syamsul akan melarikan diri.Sebab,bagi Syamsul dan keluarga, saat ini yang terpenting adalah pemulihan kesehatannya yang mengalami komplikasi, dan terlihat sudah sangat mengkhawatirkan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mempersilakan KPK untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Syahrial Sidik atas dugaan keterlibatan dalam kasus Syarifuddin Umar.

Demokrat Dituntut Tanggung Jawab

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, kompak mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga semalam, keduanya tidak hadir tanpa memberi konfirmasi.

KPK akan segera melayangkan panggilan kedua kepada mereka.
”Sudah bisa dipastikan, baik Nazaruddin maupun Neneng tidak hadir. Tidak ada konfirmasi yang jelas,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, di kantornya, Jumat (10/6) petang.

Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004, tidak menggunakan paspor keponakannya selama di luar negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Muhammad Indra mengatakan sang keponakan, yaitu Yane Yunarni Alex, sudah kembali ke Indonesia. Dia datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dengan paspornya sendiri.

Yunarni pernah ke Singapura pada Agustus 2010 dan kembali lagi ke Indonesia pada Mei lalu. "Kalau paspornya dipakai Nunun, mana mungkin dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Government Watch (Gowa) mensinyalir tender proyek e-KTP yang dilakukan DirektoratAdministrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sarat kolusi dan nepotisme, apalagi yang menjadi pemenang tender e-KTP adalah konsorsium PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia).

“Gowa menilai penetapan Konsorsium PNRI dan Astra Graphia patut diduga merupakan hasil kolusi dan bertentangan dengan PP No 54/2010, karena kedua perusahaan tersebut menawarkan produk AFIS bermerek serupa; yaitu merek L1 Identity Solutions.

Rumah di Jalan Pejaten Barat Raya, Jakarta Selatan, itu terlihat sedikit aneh. Bangunan megah dan mentereng di antara rumah lainnya tersebut tidak bernomor. "Dulu ada nomornya," kata Tobar, penjaga toko kelontong di dekat rumah itu.

Inilah tempat tinggal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, di pagar rumah tertera angka 7. Namun, sejak kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang mencuat dan menyeret nama Nazaruddin, nomor itu hilang. "Diganti atau bagaimana, saya juga tidak tahu," Tobar menambahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Neneng Sriwahyuni, istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, hari ini. Hingga berita ini diturunkan, komisi antikorupsi itu belum bisa memastikan kehadiran Neneng ataupun Nazaruddin, yang diketahui berada di Singapura sejak sejak 23 Mei lalu.

"Sampai saat ini belum dapat konfirmasi," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta perwakilan RI di seluruh dunia untuk melacak keberadaan Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memburunya. “Sudah ada koordinasi agar ada upaya untuk mencari keberadaan Nunun,” ujar Patrialis di Jakarta kemarin. Patrialis mengaku belum mengetahui adanya kabar Nunun menggunakan paspor milik keponakannya.