Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau menunggu lama. Mereka pun langsung melayangkan surat panggilan kedua terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pemanggilan tersebut terkait penyidikan tersangka kasus suap wsima atlet SEA Games 2011, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

“Kami sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk diperiksa hari Kamis (16/6) dalam dugaan kasus suap Sesmenpora,” kata Kabiro Humas KPK Johan Budi saat ditemui di kantornya, Selasa (14/6).

Indonesia masih menjadi lahan subur bagi para koruptor. Survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh World Justice Project menyebutkan, praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas.

Jika diurutkan, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global. Survei dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli.

Pemerintah sepertinya tidak mau mengambil langkah proaktif untuk mengembalikan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Nunun Nurbaeti, ke Indonesia. Pemerintah menyerahkan seutuhnya kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat melacak jejak dan keberadaan Nunun. Oleh karena itu, KPK memiliki tugas berat untuk mengetahui keberadaan istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu.

Terpidana kasus korupsi di tubuh Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) Bchtiar Chamsyah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Mantan Menteri Sosial ini diperiksa untuk tersangka mantan anak buahnya, Amrun Daulay.

Bachtiar tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.40, mengenakan baju batik berwarna coklat, celana bahan berwarna hitam, dan berpeci, diantar menggunakan mobil tahanan KPK.

Terdakwa kasus suap, Ahmad Hafiz Zawawi bersyukur atas dukungan moril yang diberikan Partai Golkar kepadanya. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie juga ikut memberikan dukungan selama Ahmad berada di rutan Cipinang.

”Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terus memberikan dukungan,” kata Ahmad.
Ahmad mengatakan itu saat membacakan pembelaan pribadi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).

Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengaduan tim advokat Panda Nababan, salah seorang tersangka dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

"Dari laporan itu akan dipelajari lebih lanjut karena terjadinya di KPK maka jadi tanggung jawab KPK dan itu akan dikoordinasikan," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy di Jakarta, Senin kemarin.

Soetedjo Yuwono, terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan flu burung tahun 2006 diduga telah membagi-bagikan kavling tanah kepada tiga anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI periode 2004-2009.

Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) itu membagikan tanah pada Imam Supardi, Rudianto Tjen dan Ahmad Hafiz Zamawi.

Lemahnya pengawasan terhadap pengucuran dana bantuan sosial mengakibatkan dana ini rawan diselewengkan untuk kepentingan penguasa. Modus ini seringkali dipakai menjelang pemilihan kepala daerah.

Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi, didorong untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor penting di lingkaran kekuasaan. ICW meminta Kejaksaaan segera menuntaskan kasus-kasus besar yang masih terbengkalai.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merekomendasikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya menggunakan skema penyaluran awal, yakni dari Pemerintah langsung ke rekening sekolah tanpa melalui perantaraan pemerintah daerah. Skema ini dinilai lebih efektif dan cepat untuk menyalurkan dana kepada sekolah, selama ada jaminan keterbukaan dan akuntabilitas penyaluran dana.