ICW Peroleh UII Award

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai negara sangat lemah menghadapi korupsi yang merajalela di Indonesia. Yang masih bisa diharapkan adalah masyarakat, khususnya pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Banyak kasus korupsi macet kalau tidak digebrak pers. Bisa-bisa lemah, sayup-sayup hilang kalau dipercayakan penanganannya kepada lembaga yang dipercaya untuk (mengusut kasus korupsi) itu," kritik Mahfud MD di Jakarta, Senin (27/6).

POTRET buram kemiskinan di negeri ini selalu menjadi noktah hitam dalam sketsa pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah. Beberapa tahun lalu, kita terhenyak melihat seorang bapak membawa jenazah anaknya di gerobak karena tidak memiliki biaya untuk prosesi pemakaman  secara layak.

Pemandangan bayi kurus kering tergolek lemah di pangkuan ibunya akibat kekurangan gizi pernah pula menjadi berita utama di media nasional. Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan potret lain kemiskinan dalam diri seorang TKW yang mengadu nasib di  Arab Saudi dan mengalami nasib tragis.

Dukungan agar Busyro Muqoddas kembali memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin luas. Berbagai elemen masyarakat hingga partai politik memberikan dukungan kepada mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu untuk tetap memimpin KPK.

Salah satu dukungan diberikan oleh Forum Rektor Indonesia. Forum Rektor menilai Busyro masih layak menjabat pucuk pimpinan KPK. ”Kami mendukung Pak Busyro sebagai ketua KPK lagi,” kata anggota Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid di Jakarta kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima penghargaan Universitas Islam Indonesia (UII Award) tahun 2011. ICW dinilai sebagai lembaga yang konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

Capai 25% dari APBD, Boyolali Tertinggi

Belanja APBD untuk pos bantuan sosial (bansos) cenderung meningkat di daerah-daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tren itu dilakukan oleh para incumbent (pejabat lama yang kembali mencalonkan diri).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, lembaganya bisa mengusut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya dugaan dana pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang mengalir kepada lima anggota DPR.

Pelaksana proyek betonisasi jalan Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang tahun 2008, Dodi Bayu Purnama, diganjar hukuman empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, akhir pekan lalu.

Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sempat dituding ada dugaan mark-up diklarifikasi Ketua DPD Irman Gusman.

Menurut Irman pembangunan gedung DPD adalah amanat UU dan DPD sama sekali tidak terlibat dalam prosesnya karena semua dilakukan pemerintah.

’’Pembangunan itu melaksanakan amanat UU. Apa yang DPD lakukan semua transparan, selama ini DPD tidak punya rekam jejak yang buruk,’’ kata Irman Minggu (26/6).

Keinginan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin agar diperiksa KPK di Singapura dipastikan tidak akan terwujud. Pasalnya, KPK menolak permintaan tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, jika suatu kasus masuk tahap penyidikan, biasanya penyidik memeriksa saksi di kantor KPK. ”Itu kebiasaan di KPK. Biar sama perlakuannya,” jelasnya, Minggu (26/6).

Sikap DPR yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas ditentang Koalisi Pemantau Peradilan (KPP).

Pasalnya, DPR tidak memiliki kewenangan menafsirkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Apalagi tafsiran yang dikembangkan DPR itu merupakan opini menyesatkan atau inkonstitusional. DPR hanya berwenang memilih calon yang diajukan Presiden (hasil seleksi panitia seleksi),” ujar anggota KPP dari Indonesia Corruption Watch (ICW)  Donal Fariz, Minggu (26/6).