Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan PT Jamsostek. ICW melaporkan sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi korupsi.

Bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), ICW mendatangi kantor BPK di jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (18/10/2011). Mereka melaporkan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana iuran pekerja yang dihimpun PT Jamsostek.

Vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Muhammad, pada 11 Oktober lalu dapat dikatakan mimpi buruk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak berdiri pada 2003, baru pertama kalinya KPK dikalahkan oleh putusan bebas dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebelumnya, semua kasus korupsi yang diajukan KPK ke Pengadilan Tipikor dapat dipastikan 100 persen divonis bersalah oleh hakim Tipikor.

Pemeriksaan mantan Bupati Pati Tasiman oleh penyidik Polda Jateng direncanakan dilakukan pertengahan pekan ini. Polda telah menyiapkan surat panggilan dan segera mengirimnya kepada Tasiman.

Tasiman diduga terlibat kasus dugaan korupsi APBD Pati 2003, pos anggaran bantuan pihak ketiga, dan laporan pertanggungjawaban bupati Pati. Kasus tersebut berpotensi merugikan negara Rp 1,9 miliar. Tasiman ditetapkan sebagai tersangka sejak 2008.

Perilaku penegak hukum kembali menjadi sorotan. Seorang tahanan kasus korupsi diketahui makan bersama dengan dua jaksa. Tindakan tersebut sangat mencurigakan.

Mantan Wali Kota Bukittinggi, Djufri, yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD Bukittinggi dan pengadaan tanah Terminal Aur Kuning, kedapatan sedang makan bersama dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di restoran Lumban Ombak, Padang Pariaman, Kamis (13/10) lalu.

Komisi Yudisial terus menganalisa vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Muhammad oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. ’’Kami belum memiliki putusan lengkapnya. Tapi analisanya terus berjalan, dari rekaman persidangan,’’ jelas juru bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar, Jumat (14/10).

Analisa, menurutnya, bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran pedoman perilaku hakim. Pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk meminta rekaman video persidangan. Selain itu, dokumen-dokumen persidangan juga dikumpulkan KY.

Tersangka Dadong Irbarelawan menuding Ali Mudhori dkk sebagai inisiator suap Kemenakertrans. Namun Ali Mudhori membantah tudingan itu. Ali beralasan, tidak mungkin dirinya menjadi inisiator karena selama ini lebih sering berada di daerah.

“Luar biasa (tuduhan) itu. Saya ini lebih banyak di daerah. Tidak benar itu,” kata Ali usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jumat (14/10).

KARUT-MARUT perpolitikan di Indonesia akhir-akhir memasuki wilayah yang tampaknya makin sulit diurai. Berbagai pertentangan, baik antarelite, antarlembaga tinggi negara, bahkan dengan lembaga independen, termasuk antara DPR dan KPK. Para pihak yang berkonflik selalu berkutat pada perasaan ''merasa paling'', yang akhirnya menumbuhkan egoisme, yang hakikatnya dimiliki manusia. Kesan berebut perasaan paling benar, paling jujur, sekaligus merasa paling tak pernah bohonglah yang mengemuka.

Pengaplikasian sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai terlalu ambisius. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem data kependudukan sebelum menciptakan produk berupa kartu identitas penduduk elektronik.

Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah melakukan korupsi.Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak terjadi di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial (bansos).

Pertemuan konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),kepolisian,dan kejaksaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (3/10/2011) lagi-lagi menyulut kontroversi di ruang publik.