ICW menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi Korban untuk mendorong terbentuknya Pansel Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban yang berperan membongkar kejahatan, termasuk kasus-kasus korupsi besar. LPSK belum juga membentuk Pansel Pemilihan Anggota LPSK periode 2013-2018. Padahal, keanggotaan LPSK periode 2008-2013 akan segera berakhir pada 8 Agustus 2013.

Senin (11/02), Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011.

Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 akan berakhir pada 8 Agustus 2013 namun hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota LPSK yang baru belum juga terbentuk. LPSK sebagai pihak yang berkepentingan juga belum mengumumkan kepada publik siapa Anggota Pansel, tugas dan kewenangan Panitia Seleksi.

Rabu (06/02) lalu, Slank mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pasal 15 Ayat 2(a) UU Kepolisian yang berbunyi: “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Alasan pengajuan  judicial review adalah banyaknya konser Slank yang tidak diizinkan oleh Kepolisian. 

Sejumlah tokoh memberikan dukungan untuk Teten Masduki, aktivis senior antikorupsi, pendiri Indonesia Corruption Watch, dan mantan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) yang bertarung di Pilkada Jabar. Teten nyalon sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Rieke yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Calon Gubernur. Acara bertempat di Restoran Warung Daun Jakarta Pusat, Rabu (60/02) lalu.

Kemdikbud mengumpulkan 33 kepala dinas pendidikan provinsi guna membahas nasib 1.300-an sekolah berlabel RSBI/ SBI di seluruh Indonesia. Pertemuan ini membahas bagaimana kelembagaan dan kegiatan pembelajaran sekolah eks RSBI pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Rabu (30/01), ICW dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Agung untuk menyerahkan catatan hukum mengenai vonis Angelina Sondakh untuk Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendukung Mahkamah Agung untuk mendorong para hakim agar menjatuhkan vonis yang lebih sesuai, karena tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) akhir-akhir ini cukup rendah.

Selasa (29/01), Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali melakukan sidang ajudikasi sengketa informasi yang dimohon oleh ICW. Kali ini, termohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Dalam sidang ini, Hinca mengaku bahwa Partai Demokrat bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta oleh ICW, yaitu laporan keuangan dan laporan program kerja tahun 2010 dan 2011.

Tahapan pemilu pasca penetapan pasangan calon adalah dimulainya fase kampanye peserta pemilu. Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu. Tahapan kampanye  merupakan ruang yang dapat dimaksimalkan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk mulai menawarkan  visi, misi dan gagasan dalam kontek untuk merebut hati pemilih dalam kepantingan pemilu 2014 kedepan. Namun pada aspek lain, proses kampanye tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam membangun proses keterpilihan tsersebut.