Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan sebanyak 10 titik kerawanan penyelewengan proses rekruitmen CPNS. Diantaranya melibatkan pejabat pemerintah, panitia seleksi, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Termasuk seleksi jalur honorer kategori 2 dan jalur umum," kata Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin, Rabu 4 September 2013. Kesepuluh titik rawan itu antara lain kebocoran soal ujian, perjokian, suap, penyelundupan data dan saling titip pejabat lintas daerah.

Selain itu juga rekruitmen ini juga menjadi ajang balas budi bupati/walikota/gubernur buat tim sukses dan pendukungnya. Rekrutmen juga  rawan diselewengkan partai politik melalui praktek suap, dan pungutan liar yang menjadi sumber dana ilegal mereka. "Peminat CPNS membludak, rawan penyelewengan," kata Zainuddin.

Untuk itu, MCW bersama koalisi nasional LSM akan  mengawasi dan memantau proses seleksi CPNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat keputusan untuk MCW dan sejumlah LSM menjadi pengawas eksternal. Mereka bertugas mengawasi proses seleksi mulai pra tes sampai pasca penetapan CPNS. 

MCW, katanya, mendapat mandat untuk mengawasi proses seleksi di Jawa Timur dan Jawa Tengah secara pasif. Sedangkan secara aktif, MCW menurunkan tim untuk mengawasi seleksi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. "Empat relawan turun, mulai September sampai Desember," katanya.

MCW mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika terjadi kecurangan. Laporan dilakukan melalui www.panwascpns.net, www.mcw-malang.org maupun telepon 0341-8808940. Jika ditemukan pelanggaran yang bersifat administrasi dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Adapun pelanggaran  pidana diserahkan ke aparat penegak hukum.

Panitia seleksi, ujar dia, diminta menjaga akuntalibitas dan transparansi selama proses seleksi. Tahun ini, pemerintah merekrut 65 ribu CPNS, 40 ribu diantaranya ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah. Selebihnya menempati institusi negara di pemerintahan pusat. Jika proses rekruitmen buruk, katanya, akan menghasilkan aparatur negara yang koruptif.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, Jawa Timur Supriyadi menjelaskan bahwa institusinya membutuhkan  450 PNS. Sebanyak 375 diantaranya untuk tenaga kesehatan, selebihnya untuk tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. "Puskesmas butuh tenaga medis dan dokter," katanya.

Ia menjamin proses seleksi dilakukan secara transparan serta terbebas dari praktek kolusi, korupsi maupun suap dan pungutan liar. Apalagi, proses rekrutmen juga mendapat pengawasan dari berbagai lembaga negara seperti badan intelijen, inspektorat, badan pemeriksa keuangan dan LSM. 

EKO WIDIANTO

http://www.tempo.co/read/news/2013/09/04/173510369/MCW-Catat-10-Titik-Rawan-Kecurangan-Seleksi-CPNS