Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Pemerintahan Jokowi-JK mengambil jalan pintas demi memperbesar ruang fiskal APBN dengan menaikkan harga BBM. Padahal, bila mau bekerja agak lama, harga BBM tak perlu naik karena ada dana ratusan triliun piutang negara yang bisa ditagih.

Hal itu disampaikan ICW dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/11).

Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW menyataka, pihaknya sudah mengitung potensi penghematan anggaran negara dengan menaikkan harga itu.

Press Release

Ada dua “prestasi” Indonesia yang diakui masyarakat dunia. Pertama, salah satu negara dengan praktik korupsi terbesar. Kedua, salah satu negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 2008, Guiness Book Of World Records bahkan pernah menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.

Bebebrapa hari belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi disibukkan dengan imbauan kepada para penyelenggara negara yang baru dilantik atau yang telah mengakhiri jabatannya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Berkali-kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri, politisi di lembaga legislatif, bahkan presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, segera menyetorkan informasi kekayaannya.

Peluang Tindak Pidana Antarnegara Kian Terbuka
Pemerintahan Joko Widodo perlu memperkuat pengadilan pajak sebagai salah satu instrumen untuk menuntaskan persoalan atau sengketa pajak. Penguatan tersebut dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak demi kesejahteraan rakyat.

Salah satu Kementrian di era Pemerintahan Jokowi JK yang perlu mendapatkan perhatian adalah Kementrian Pertanian. Institusi ini dijabat oleh Amran Sulaiman, Menteri yang berlatar belakang Pengusaha (CEO PT Tiran Group) yang oleh banyak kalangan meragukan soal kapasitasnya memimpin sebuah Kementrian. Mungkin ia berhasil dibidang swasta, namun belum tentu berhasil memimpin disebuah kementrian.

Press Release:

Kabinet Kerja periode 2014 – 2019 telah dilantik oleh Presiden Jokowi. Dari 34 Menteri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula membawahi pendidikan dasar, menengah dan tinggi sekarang dipecah menjadi dua kementerian besar, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh M. Nasir.

Siaran Pers

Pernyataan Pers

Jangan ada kompromi, Jokowi JK harus ganti Calon Menteri yang memiliki nilai rapor merah dan kuning dari KPK dan PPATK, terduga pelanggaran HAM dan tidak berpengalaman

Pernyataan Pers

- Penundaan penerimaan hasil dari Pansel Capim KPK dapat menyebabkan Proses Seleksi di DPR menjadi mundur dan akan terjadi kekosongan 1 pimpinan KPK -

Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) KPK calon pengganti Busyro Muqodas yang sudah dimulai Agustus 2014 lalu akan segera berakhir pada Oktober ini.  Proses seleksi ini dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) - yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - diketuai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.

Rilis Media

Enam Syarat Mutlak Pimpinan DPR

Tepat Pada hari ini, Rabu 1 Oktober 2014 para anggota DPR RI Periode 2014-2019 dilantik. Salah satu permasalahan serius adalah masih banyak para anggota DPR yang dilantik tersebut  disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Khususnya sejumlah incumbent yang terpilih.