Kinerja Hakim Praperdilan Patut Dipertanyakan

Sejak di tetapkan menjadi tersangka, Komjen Budi Gunawan (BG) melayangkan gugatan ke praperadilan untuk mencabut status tersangkanya. Seharusnya hakim sejak pertama menolak gugatan praperadilan BG. Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut Hakim Sarpin Rizaldi untuk memutus secara objektif Praperadilan ini dengan mengacu pada KUHAP. Hakim seharusnya menolak gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan.

Kunjungan Tony Kwok ke ICW, Krisis KPK Akan Jadi Stimulan Berantas Korupsi

Dalam kunjunganya terakhir di Indonesia Mantan pimpinan lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commissions Against Corruption (ICAC), Tony Kwok Man Wai menyempatkan diri untuk berbagai pengalaman dan ilmu dalam diskusi yang hangat kepada rekan-rekan ICW di Kalibata.

Dalam diskusi yang diutarakan, Tony Kwok menceritakan bagaimana ICAC dibangun pada 1970an di Hongkong dibalik kemelut permasalahan korupsi yang dilakukan Polisi Hong Kong saat itu.

Presiden Harus Cepat Putuskan Prahara Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan banyak pihak dapat memutuskan prahara yang menggulat di Kepolisian. lambatnya jawaban yang yang dikeluaan orang nomer satu di Indonesia ini membuat banyak pihak kecewa.

Akibat dari permasalahan Komjen Budi Gunawan dinobatkan menjadi Kapolri oleh Jokowi, lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Seharusnya menjadi tolak ukur Presiden untuk cepat mengganti calon tunggal pilihanya dengan sosok yang lebih ‘bersih’.

MK Tolak Gugatan Akil Mochtar Soal UU Pencucian Uang

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan Akil Mochtar. Permohonan Akil yang menyatakan dirugikan secara konstitusi atas beberapa pasal dalam UU tersebut, dikatakan MK tidak beralasan menurut hukum.

DPD: Apa Jadinya Lembaga Penegak Hukum Dipimpin Orang Bermasalah Hukum

Kuatnya pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri didukung oleh lambatnya keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat masyarakat resah. Ketua DPD RI Irman Gusman pun berpendapat bahwa figur BG yang sudah menjadi tersangka sangat menceredai lembaga yang dipimpinnya. Sangat tidak indah kalau lembaga hukum seperti Kepolisian harus di pimpin oleh seseorang yang bermasalah dengan hukum.

#Save KPK, DPD RI Upayakan KPK Masuk Bab Penambahan Komisi Negara di UUD 1945

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendatangi DPD RI, Kamis (12/2/2015) guna melakukan audiensi dan meminta dukungan bersama ketua DPD RI Irman Gusman serta Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Audiensi ini dihadiri oleh beberapa anggota ICW dan wartawan. Hal ini merupakan upaya masyarakat sipil antikorupsi agar membantu menguatkan peran dan fungsi KPK yang saat sedang dilemahkan.

BATALKAN PENCALONAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI DAN HENTIKAN PELEMAHAN KEPADA KPK

Meskipun berstatus sebagai tersangka korupsi, posisi Komjen Budi Gunawan sebagai calon kuat Kapolri hingga saat ini belum tergoyahkan. Hal ini akibat dari tidak tegasnya Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan untuk mengganti Komjen Budi Gunawan dengan figur lain yang relatif bersih.

Kejanggalan Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Sidang praperadilan yang dilayangkan Budi Gunawan (BG) dinilai banyak kejanggalan. Beberapa ahli hukum dan guru besar hukum berpendapat seharusnya hakim menolak sejak pertama dilakukan gugatan karena bukan domainnya. Selain itu sah atau tidaknya penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Berikut beberapa pendapat yang diutarakan oleh para akademis hukum dan guru besar.

Ketidakpastian Hukum PP No. 6/2007 jo. PP NO. 3/2008 Mengantar Indonesia Menjadi Negara Deforestasi Tertingggi

Dalam laporan Food and Agricultural Organization (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan 233 negara, Brasil dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi sejak 1990-an. Dan lebih memalukan pada 2008 Guiness Book Of World Records bahkan pernah menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat.