DALAM kampanye pemilihan presiden 2004 yang kini sedang berlangsung, hampir semua calon presiden dan wakil presiden meneriakkan tekad untuk memberantas korupsi. Isu pemberantasan korupsi menjadi tema paling menarik perhatian para calon itu. Tidak heran kalau pada setiap kampanye selalu diselipkan: memberantas korupsi adalah salah satu agenda utama yang akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempermasalahkan pengurangan kewenangan dalam mengaudit perusahaan negara, akibat adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Rencananya, RUU tersebut akan disahkan DPR Senin (14/6) dalam rapat paripurna.
MENJADI kewajiban kita semua, khususnya komunitas hukum, untuk memberi garis bawah yang tebal terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Padang membawa para terdakwa koruptor ke pengadilan dan menghukumnya. Benar-benar kejadian tersebut tidak boleh dianggap kecil dan biasa, apalagi untuk sebentar kemudian dilupakan begitu saja.
Kepolisian Negara RI tidak pernah berhenti berusaha menangkap Maria Pauliene Lumowa, salah satu tersangka penting kasus pembobolan Bank BNI Tbk, yang kini berada di Singapura. Hingga Jumat (11/6) pun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da
Persoalan korupsi pimpinan dan anggota DPRD di berbagai wilayah di Indonesia makin banyak diungkap. Hendaknya pula ada usaha untuk meneropong dugaan korupsi di tubuh DPRD DKI Jakarta, terutama pada implementasi anggarannya. Karena sejak dimulai dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta itu tidak melibatkan peran masyarakat.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Muhammad Bob Hasan. Namun, MA hanya mengabulkan sebagian permohonan dan tetap menyatakan Bob Hasan bersalah melakukan korupsi dalam kontrak antara Departemen Kehutanan dengan PT Mapindo Parama (MP).
Politik uang dalam pemilu berlangsung melalui tiga lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Namun, akibat aturan perundang-undangan yang tidak memadai, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum hanya bisa menjangkau politik uang di lapisan bawah.
Gerakan Penegak Moral Bangsa (GPMB) menyerukan rakyat Indonesia agar memilih calon presiden dan wakil presiden yang berkomitmen tinggi memberantas korupsi dan diskriminasi, mampu memosisikan diri sebagai negarawan, serta memiliki kelayakan moral sebagai pemimpin bangsa.
Terkait dengan penjualan tanker raksasa yang kontroversial, pihak PT Pertamina membiayai perjalanan sejumlah anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ke Hongkong dan Korea Selatan. Meskipun perjalanan tersebut dianggap sebagai perjalanan dinas, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia Otto Gewa Diwara menuding ajakan jalan-jalan itu dimaksudkan agar anggota DPR tidak menghambat rencana penjualan tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) Pertamina.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memecat Ketua DPRD Sumatera Barat Arwan Kasri sebagai kader partai tersebut. Bersama Arwan, tujuh anggota DPRD lainnya yang juga kader partai itu ikut dipecat setelah Pengadilan Negeri Padang memvonis mereka dengan hukuman penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
