Koran ini [Jawa Pos maksudnya] kemarin menulis tentang enaknya menjadi terpidana korupsi BLBI (bantuan likuiditas BI). Meski kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) -dengan kata lain, vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kepada pelaku penyalahgunaan BLBI itu dinyatakan sudah benar-, mereka masih bebas. Belum masuk bui.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak semua upaya penangguhan penahanan khusus terhadap 27 pejabat dan mantan pejabat tersangka kasus korupsi yang kini ditahan di Rumah Tahanan Punggolaka, kota Kendari. Dalam kamus saya tidak ada yang namanya penangguhan penahanan bagi para tersangka korupsi, kata Kepala Kejaksaan Antasari Azhar kepada Tempo News Room kemarin.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana melakukan audit ketaatan (compliance audit) terhadap sekitar 3.900 pengelola jasa keuangan. Audit itu dilakukan karena masih sedikit laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke lembaga pemantau pencucian uang itu.
Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru terancam tidak jadi diangkat dan disahkan. Pasalnya Presiden Megawati Soekarnoputri mempertanyakan dasar hukum pemilihan auditor negara itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang habis masa tugasnya pada Oktober mendatang.
Susilo Bambang Yudhoyono harus bersyukur. Ia memilih calon wakil presiden yang tepat, yakni Jusuf Kalla. Selain mampu mengikat suara dari Indonesia timur, mantan Menko Kesra itu menjadi sumber uang yang signifikan bagi pasangan ini.
Tim kampanye duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menyatakan siap membuka sumber dana masing-masing jika diperlukan. Mereka membantah telah mencantumkan nama penyumbang fiktif dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.
Berkas Berita acara pemeriksaan (BAP) 17 orang anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2001-2002 senilai Rp 10,442 miliar, telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang ke Pengadilan Negeri setempat. Sebab itu, 17 anggota DPRD tersebut akan segera disidangkan dalam waktu dekat.
- Sidang kasus pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), yang melibatkan mantan bupati setempat, Ir H Badaruddin berjalan lamban.
Biaya pungutan liar yang harus dibayar pengusaha yang bergerak di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor diperkirakan mencapai lebih dari tiga triliun rupiah per tahun. Pungli itu meliputi uang atau barang yang perlu dikeluarkan pengusaha untuk preman, oknum birokrasi pemerintah, dan oknum aparat di lapangan.
Ketua Komite Kabupaten, P, secara resmi dinyatakan tersangka atas kasus dugaan penyunatan 30 persen dana hibah Belanda Rp 6,47 miliar. Dia yang juga Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.
