BPK Harapkan Semua Institusi Negara Bisa Diaudit

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan BPK harus leluasa mengaudit seluruh lembaga, institusi negara dan pemerintahan, untuk menjamin transparansi.

Istri Hakim Agung Pernah Kontak Harini

Machnida, istri Hakim Agung Usman Karim, mengakui pernah berkomunikasi melalui telepon dengan bekas hakim tinggi Harini Wijoso, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap di Mahkamah Agung.

Yusril Ihza Mahendra: Gaji Presiden Dianggap Masih Terlalu Kecil

Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa gaji presiden saat ini masih di bawah nilai yang seharusnya.

Suyitno Landung Tersangka Korupsi

Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung, bekas Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, ditetapkan sebagai tersangka penyuapan ketika menyidik kasus pembobolan Bank Negara Indonesia.

Tersangka Dana Pensiun DPRD Akan Ditetapkan

Pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana purnatugas (pensiun) 45 anggota DPRD Boyolali periode 1999-2004 senilai Rp 1,2 miliar, terus mengalami kemajuan.

Tersangka Korupsi Balai Diklat Depag Ditahan; Dua Lainnya Menyusul

Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Balai Diklat Depag Jateng di Gunungpati Semarang senilai Rp 3,6 miliar, ditahan oleh Kejari Semarang, kemarin.

25 Jenis Pajak Menghambat BUMN

Perkembangan badan usaha milik negara di berbagai daerah terhambat oleh banyaknya pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menambah pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah yang mencapai 20-25 jenis membuat pengeluaran BUMN membesar dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pemprov Sumut Langgar UU

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena hingga saat ini belum menyerahkan draf Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Yang Minta Pihak Pertamina

Departemen Dalam Negeri memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi klarifikasi tentang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pungutan pengawasan minyak tanah Rp 50 per liter.

Mantan Sekretaris BP Gelora Senayan Diperiksa

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senin (12/12), memanggil Suprapto, mantan Sekretaris Badan Pengelola Gelora Senayan.

Subscribe to Subscribe to