Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai adanya perkembangan sangat signifikan dalam dunia hukum, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2005.
Komisi Yudisial (KY) terus memendam kekecewaan terhadap Mahkamah Agung. Rekomendasinya tak pernah digubris. Padahal, lembaga yang dibentuk lima bulan lalu itu merasa diberi kewenangan oleh UUD ’45.
Selama 2005, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat tiga keputusan yang dikeluarkan dikuatkan dan dimenangkan pengadilan. Sementara itu, dari laporan yang masuk, kasus tender mendominasi laporan ke lembaga independen ini.
Badan pengawas daerah meminta semua anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, periode 1999-2004 mengembalikan dana sekretariat Dewan Rp 764 juta.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan dua orang tersangka pembobol Bank Tabungan Negara Cabang Pematang Siantar senilai Rp 7 miliar.
Tiga LSM anti korupsi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Listrik (FMPL) melaporkan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam Proyek Outsourcing CIS RISI PLN Disjaya Tangerang ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu (28/12).
Tim Pemberantasan Korupsi mulai menyita aset para tersangka kasus dugaan korupsi di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)--anak perusahaan Pertamina.
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, pemberian dana oleh PT Freeport Indonesia kepada personel TNI dan kepolisian tidak dibenarkan.
Pres Release bersama Cetro, Formappi, ICW, Perludem, dan TII
