Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menindaklanjuti laporan kasus suap yang menimpa Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Sektor pelayanan publik masih merupakan penghambat utama terwujudnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan, peringkat Indonesia berada paling bawah di antara negara-negara Asia dalam masalah standardisasi tata kelola perusahaan yang baik.

Sepekan menjelang berakhirnya bulan Januari, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor belum menetapkan satu tersangka pun dalam perkara korupsi pengalihan hak guna bangunan Hotel Hilton. Semula direncanakan akhir bulan ini tersangka perkara yang merugikan negara Rp 1,7 triliun itu akan ditetapkan.

Menindaklanjuti sejumlah laporan hasil audit dan rekomendasinya, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI.

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono akan diperiksa Timtastipikor besok, 26 Januari 2006. Dia merupakan saksi kunci kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) tanah Hotel Hilton. Sebab, HGB itu dikeluarkan BPN.

Wakil Ketua Komisi III DPR M Akil Mochtar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima dana Rp 680 juta dan telah digunakan untuk membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Melawi.

Pimpinan Mahkamah Agung mengklaim perpanjangan usia pensiun 10 hakim agung, termasuk Ketua MA Bagir Manan, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perpanjangan usia pensiun hakim agung juga sudah menjadi preseden di Mahkamah Agung.

Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri pulang ke Indonesia dengan kesadaran sendiri. Saat ini polisi masih terus mengejar 18 koruptor yang berada di luar negeri. Pencarian itu melibatkan interpol dan seluruh jajaran di bawah Polri.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya telah mengajukan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggeledah kantor pajak di wilayah DKI Jakarta. Penggeledahan kantor pajak dan penyitaan dokumen terkait itu dilakukan berhubungan dengan penyidikan kasus korupsi restitusi pajak dan ekspor fiktif.

Terdakwa kredit macet Rp 160 miliar Bank Mandiri E.C.W. Neloe menyebutkan, kredit bermasalah merupakan hal yang biasa dalam dunia perbankan dan perkreditan. Dia juga mengatakan bahwa kredit macet PT Cipta Graha Nusantara (CGN) tidak parah.