Wakil Wali Kota Cilegon Rusli Ridwan, terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003-2004, Selasa (9/5), dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Mantan Sekretaris Daerah Kota Cilegon itu dianggap terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan bersama orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 6,5 miliar.
Untuk kesekian kalinya, Selasa (9/5), sejumlah kelompok masyarakat di Kota Solo menggelar aksi mempertanyakan kelanjutan proses penanganan kasus dugaan korupsi APBD Solo yang melibatkan 28 tersangka anggota DPRD Kota Solo. Mereka mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Solo dalam menuntaskan kasus tersebut.
Tentu tidak mudah menghadapi proses hukum, terlebih bagi terdakwa yang notabene menjadi orang yang dinilai bertanggung jawab atas suatu peristiwa. Meski proses peradilan sedang berjalan, tak jarang publik sudah mempertanyakan kredibilitas yang bersangkutan.
Persidangan Tersangka Lain Menunggu Pelimpahan
Aan Hadi Gusnanto, perantara pemberian uang Rp 550 juta Ahmad Djunaidi kepada jaksa dalam kasus korupsi PT Jamsostek, kembali mengungkapkan fakta baru. Kali ini soal aliran uang yang diberikan ke jaksa dalam tiga tahap penyerahan di gedung Kejari Jaksel sejak akhir November hingga awal Desember 2005.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong. Menteri Agama pada era Presiden Megawati Soekarnoputri itu divonis 7 tahun penjara oleh pengadilan banding.
Tim Pengawasan Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan dugaan suap jaksa kasus Jamsostek. Kemarin, Tim Pengawasan memeriksa Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sila Pulungan.
Kalaupun Soeharto tak diadili, bekas bawahannya bisa diusut.
Sepanjang Januari hingga April 2006 setidaknya ada 76 kasus korupsi divonis di pengadilan. Berikut adalah pemantauan yang dilakukan oleh bagian informasi publik ICW dan telah diberi catatan oleh bagian Hukum dan Monitoring peradilan.
