Mohamad Arsjad dan Tri Koentoro, dua tersangka dalam perkara pemberian uang Rp 2,25 miliar dari BNI kepada pejabat Markas Besar Kepolisian RI, ternyata sudah tidak lagi ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung. Penahanan keduanya sudah ditangguhkan sejak 19 Juli, masing-masing dengan jaminan Rp 100 juta yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Departemen Pertahanan menyerahkan proses hukum dugaan penyelewengan dana prajurit TNI, yang sebelumnya dikelola PT ASABRI sebesar Rp 410 miliar, ke Pusat Polisi Oditurat Militer TNI.

Pemberantasan korupsi masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Tidak mudah memberantasnya. Sebab, praktik penyelewengan keuangan negara itu telah merambah lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin menyatakan dirinya sudah cukup menjelaskan keterkaitannya dalam dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum di persidangan. Oleh karena itu, semuanya sudah selesai dan tidak perlu diklarifikasikan lagi ke dirinya.

Peringatan ulang tahun pertama Komisi Yudisial dihadiri sejumlah pejabat negara, kecuali pejabat dari Mahkamah Agung. Ketidakhadiran pejabat MA menimbulkan berbagai spekulasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Hal itu disebabkan, selain budaya korupsi yang telah meluas, juga telah merambah ke seluruh sektor publik maupun swasta.

Kurangnya dukungan sebagai upaya delegitimasi.

Dana ganti rugi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati 2006 sebesar Rp 385 juta untuk tanah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, disunat karena hanya diberikan Rp 40,5 juta.

Meskipun reformasi telah berlangsung, tetapi transparansi di lingkungan birokrasi di daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hingga kini pers masih kesulitan mengakses informasi, terutama dokumen yang terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Beberapa saat lalu ICW membuat analisa terhadap kinerja DPR sebagai catatan akhir masa sidang. Berikut analisa tersebut.