Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama Budi Susanto, yang menjadi rekanan dalam pengadaan proyek bus khusus Transjakarta atau busway, tadi malam.

Tahun 2005 diharapkan akan menjadi tahun kebangkitan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Harapan itu dikukuhkan dengan penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Summit (IIS) bulan Januari 2005. Seperti diketahui semenjak didera krisis ekonomi tahun 1997, pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti tertidur. Kebangkitan diharapkan mampu menurunkan jumlah pengangguran dari 9,7 persen ditahun 2004 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Kekayaan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta cenderung menurun, dibandingkan dengan kekayaannya pada 2 September 2004 (Rp 6,335 miliar ditambah 100.000 dollar AS), kekayaan Paskah pada 1 Mei 2006 menjadi Rp 5,855 miliar dan 120.400 dollar AS. Adapun kekayaan mantan Menteri Keuangan Jusuf Anwar naik dari Rp 3,297 miliar dan 805.000 dollar AS menjadi Rp 4,946 miliar dan 805.000 dollar AS.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Suparman bisa terkena hukuman pidana 12 tahun. Ini jika tuntutan untuk Suparman yang kemarin dibacakan di pengadilan tindak pidana korupsi benar-benar dilaksanakan. Dalam tuntutan tersebut, perwira polisi itu juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Pegawai negeri tidak seharusnya merasa takut diperiksa dan hilang keberanian untuk bekerja memberikan pelayanan. Selama langkah yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak melakukan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, pegawai negeri dapat bekerja dengan tenang.

Komandan Puspom TNI Mayjen Hendardji Supandji telah resmi menerima seluruh berkas kasus penyelewengan dana prajurit TNI Rp 410 miliar, yang sebelumnya dikelola PT Asabri dan melibatkan pengusaha HL.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menutup kasus dana pascabencana yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR dari banyak fraksi.

Tahun 1998, dunia pendidikan Thailand heboh. Seorang ibu, Sumalee Limpa Awart, menuntut Demonstration School of Kasetsart University, sekolah menengah ternama di Bangkok, untuk membuka rekapitulasi tes masuk siswa baru.

Kesewenang-wenangan sekolah menarik dana pendidikan dari masyarakat sudah pada taraf mengkhawatirkan. Banyak orangtua mengeluhkan biaya besar yang harus dibayar untuk sumbangan pengembangan institusi.

Proses politik pembahasan anggaran di DPR menjadi penyebab terhambatnya penyerapan anggaran di departemen dan lembaga nondepartemen. Kondisi itu disebabkan karena pembahasan anggaran di DPR terlalu mendetail, sehingga departemen dan lembaga nondepartemen kehabisan waktu dalam melaksanakan proyek yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga.