Panggung hukum Indonesia tak ubahnya gelanggang teater. Ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu berseru bahwa penegakan hukum Indonesia bukan tebang pilih.

Edward Soeryadjaya kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung kemarin. Putra mantan bos Astra, William Soeryadjaya, itu diperiksa pukul 11.30 hingga 17.30, masih terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengalihan pengelolaan aset Setneg (sekretariat negara) di Bandar Kemayoran.

Ramai diberitakan di beberapa media massa (Jawa Pos 10 Oktober 2006 dan sebelumnya) polemik tentang larangan gratifikasi (pemberian hadiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, ada asumsi bahwa gratifikasi dipandang sebagai perbuatan suap (korupsi).

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Syamawi Darahim, Rabu (18/10), mulai diadili di Pengadilan Negeri Jambi. Ia adalah terdakwa korupsi Rp 5,8 miliar pada proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi tahun 2005, atau lebih dikenal dengan nama proyek water boom.

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Perwakilan Nias memberhentikan tiga kepala satuan kerja karena indikasi korupsi. Dua manajer dan satu asisten manajer juga diberhentikan karena kinerja rendah. Lembaga itu pun memutus kontrak dengan lima rekanan karena rumah yang mereka bangun berkualitas buruk.

Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Yusran Aspar, diperiksa polisi selama lima setengah jam di ruangan Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan, Rabu (18/10). Yusran menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka.

Interupsi Alvin Lie tak digubris.

Anggota DPR meminta Departemen Pertahanan membuktikan bahwa Kital Philippines Corp adalah perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang pengadaan pesawat, bukan perusahaan makanan seperti hasil temuan anggota DPR Djoko Susilo.

Hakim konstitusi HAS Natabaya dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution telah menyerahkan parsel yang mereka terima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pimpinan KPK di Jakarta, Rabu (18/11), membagi-bagikan parsel kepada para pegawai KPK, seperti petugas kebersihan, pengemudi, dan penjaga keamanan.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto mengakui rata-rata semua anggota Komisi Pendidikan DPR menerima voucher pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional. Ini bukan yang pertama kali, tapi sudah sejak tahun lalu, katanya kemarin.