Jaksa penuntut umum saat ini tengah mempelajari keterangan John David McDonald, General Manager Magnum Power, yang menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang, Sumatera Selatan. Ternyata David itu tidak fiktif, ujar Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji di Jakarta kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (27/3) memeriksa mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Laksamana Sukardi terkait dugaan korupsi dalam penjualan very large crude carrier atau VLCC milik PT Pertamina. Laksamana datang disertai pengacaranya.
Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD disahkan, DPRD mempunyai waktu 29 bulan untuk mengembalikan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.
Alasannya, perusahaan yang didirikan Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla, itu belum membayar jaminan kepabeanan Rp 9 miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perguruan tinggi berstatus BHMN (badan hukum milik negara) wajib menyetor uang pendapatan ke kas negara. Mereka baru bisa menahan dana jika telah berubah status menjadi badan layanan umum (BLU).
Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais tak dapat menghindar lagi. Tim penyidik KPK akhirnya menjebloskan tersangka berbagai korupsi Rp 40,75 miliar itu ke sel Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.
Kembali ke laptop. Kalimat itu begitu akrab di telinga kita belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan pelawak Tukul Arwana yang memopulerkannya. Melalui acara Empat Mata yang berdurasi satu setengah jam itu, entah berapa puluh kali kalimat tersebut diucapkannya.
Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menuturkan, kinerja Mahkamah Agung makin membaik. Perbaikan kinerja itu diperlihatkan melalui kualitas putusan MA yang akhir-akhir ini dinilai semakin baik. Ia menyebutkan beberapa putusan MA saat ini yang menguatkan dan menegaskan putusan lembaga peradilan yang berada di bawahnya.
Banyak cara yang bisa dilakukan partai politik untuk menghemat uang negara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memelopori itu dengan menolak pembelian laptop bagi 109 anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.
